𝐆𝐮𝐛𝐞𝐫𝐧𝐮𝐫 𝐌𝐞𝐥𝐤𝐢 𝐃𝐮𝐤𝐮𝐧𝐠 𝐏𝐞𝐧𝐮𝐡 𝐑𝐮𝐦𝐚𝐡 𝐀𝐝𝐯𝐨𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐏𝐊𝐒 𝐍𝐓𝐓

Gubernur Melki Apresiasi Rumah Advokasi Hukum PKS: Hadirkan Keadilan Nyata Tanpa Terhalang Biaya

 

   KUPANG– Metro Flobamora 

Harapan besar terbuka bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang butuh perlindungan dan bantuan hukum. Sabtu siang ini, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena secara resmi meresmikan Rumah Advokasi Hukum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi NTT di Hotel Sahid T-More, Kupang. Inisiatif ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata pelayanan publik untuk menjamin akses keadilan bagi semua kalangan.

 

Kehadiran lembaga ini menjadi jawaban atas kesulitan yang selama ini dirasakan banyak warga: terbatasnya informasi, mahalnya biaya jasa hukum, hingga minimnya pendampingan saat menghadapi persoalan hukum. Rumah Advokasi Hukum PKS siap melayani mulai dari konsultasi, mediasi, edukasi, hingga pendampingan hukum secara berkeadilan.

 

Turut hadir dalam peresmian Ketua Bidang Advokasi DPP PKS Nurul Amalia, Ketua DPW PKS NTT Rusding, beserta seluruh jajaran pengurus partai di wilayah ini.

 

Bukan Sekadar Berpolitik, Tapi Hadir Melayani

 

Dalam sambutannya, Gubernur Melki menyampaikan apresiasi yang mendalam atas langkah yang diambil DPW PKS NTT.

 

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTT, saya sangat menghargai inisiatif ini. Partai politik tidak seharusnya hanya bergerak di ranah politik semata, tapi juga hadir menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Rumah Advokasi Hukum ini adalah bukti nyata pelayanan yang kami harapkan,” ujar Gubernur.

 

Ia menilai keberadaan lembaga ini sangat tepat sasaran. Banyak warga yang sebenarnya berhak mendapatkan keadilan, namun terhalang ketidaktahuan maupun keterbatasan ekonomi.

 

“Kita ingin banyak perkara hukum bisa diselesaikan dengan adil sejak awal, tanpa harus berlanjut sampai ke pengadilan. Yang paling penting: layanan ini terbuka untuk SEMUA yang berdomisili atau bekerja di NTT, tanpa memandang latar belakang apa pun. Siapa pun yang butuh bantuan, harus dilayani dengan baik,” tegas Melki.

 

Gubernur juga berharap rumah advokasi ini kelak tumbuh menjadi pusat penyuluhan hukum, agar kesadaran warga meningkat dan konflik dapat dicegah lewat jalan dialog serta musyawarah.

 

Komitmen: Membela Kebenaran, Bukan Membela Kesalahan

 

Ketua Bidang Advokasi DPP PKS Nurul Amalia menegaskan, pendirian rumah advokasi ini adalah bukti janji partai untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan.

 

“Tidak semua orang mampu membayar pengacara atau paham aturan hukum. Di sinilah peran kami hadir. Prinsip utama kami: kita membela mereka yang mencari keadilan, bukan membela perbuatan yang salah. Itu yang akan menjadi semangat seluruh aktivitas di sini,” ucap Nurul.

 

Ia berharap gedung yang baru saja diresmikan ini tidak sekadar papan nama, melainkan berjalan nyata lewat program pelayanan rutin, penyuluhan ke pelosok daerah, hingga kerja sama dengan para advokat, akademisi, dan elemen masyarakat lainnya.

 

Bantu Lapisan Terbawah & Kelompok Rentan

 

Sementara itu, Ketua DPW PKS NTT Rusding menjelaskan berbagai layanan yang siap disalurkan: konsultasi langsung maupun daring, pendampingan proses hukum, mediasi, penyuluhan, sekolah hukum, hingga pelatihan bagi pendamping hukum masyarakat.

 

“Ini terobosan agar warga—terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan masyarakat kurang mampu—bisa meraih keadilan dengan bermartabat. Kami ingin membawa pencerahan hukum sampai ke lapisan masyarakat paling bawah,” tandas Rusding.

 

 

 

#humasNTT 

#AyoBangunNTT 

#IndonesiaTerang