Gubernur Melki Berikan Kelonggaran BBM Bersubsidi: Buka Akses Luas untuk Percepat Penanganan Gempa Flores

Gubernur Melki: Kelonggaran Pembatasan BBM Bersubsidi demi Mempercepat Penanganan Gempa Flores

 📷Okkiboy 24 Agustus 2026 

kupang - Metro Flobamora

 

   Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena melonggarkan aturan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan yang berpelat nomor luar NTT di tujuh kabupaten yang terkena dampak gempa bumi Flores.

 

 Langkah ini diambil agar mobilitas masyarakat, pemerintah setempat, tenaga medis, relawan, serta segala kendaraan yang menunjang penanggulangan bencana tetap dapat berjalan lancar selama masa tanggap darurat berlangsung.

 

 Kelonggaran tersebut merupakan bentuk penyesuaian kebijakan di masa kritis, khususnya guna mendukung proses evakuasi, penyaluran bantuan dan barang kebutuhan, pelayanan kesehatan, perpindahan tenaga kemanusiaan, serta segala hal yang diperlukan untuk membantu warga yang terdampak gempa.

 

 Gubernur Melki menjelaskan bahwa kebijakan ini sudah diperintahkan sejak hari pertama gempa melanda Flores pada 15 Agustus 2026. Menurutnya, keadaan darurat butuh tanggapan cepat dan keluwesan aturan, supaya ketentuan yang berlaku di waktu biasa tidak menjadi penghambat dalam upaya penanganan bencana.

 

“Sejak hari pertama terjadinya gempa Flores, saya sudah memerintahkan pemberian kemudahan ini di seluruh wilayah pulau demi keberhasilan penanggulangan bencana,” ujar Melki Laka Lena.

 

    Kelonggaran ini berlaku di tujuh kabupaten terdampak sebagai bentuk kemudahan dan pelonggaran selama proses pemulihan berlangsung. Kebijakan ini tidak menghapus aturan pembatasan BBM bersubsidi secara tetap, melainkan hanya penyesuaian sementara karena adanya keadaan yang luar biasa.

 

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 yang mengatur batasan pengisian Pertalite dan Solar bagi kendaraan tertentu. Aturan ini juga menyasar kendaraan dengan pelat nomor luar NTT serta kendaraan yang masih memiliki tunggakan pajak.

 

Sementara itu, kendaraan yang memiliki kode wilayah NTT seperti DH, EB, dan ED tetap diakui sebagai kendaraan berpelat daerah sendiri.

 

Tujuan utama pembatasan tersebut adalah menjaga ketersediaan pasokan BBM bersubsidi agar benar-benar tepat guna dan tepat sasaran bagi warga NTT. Namun keadaan berubah setelah gempa mengguncang Flores, sehingga kebutuhan pergerakan kendaraan meningkat tajam di lapangan.

 

Pada masa tanggap darurat, kendaraan yang datang dari luar daerah sangat dibutuhkan untuk menopang berbagai kegiatan kemanusiaan. Pengangkutan bantuan, tenaga kesehatan, relawan, aparat pemerintah, TNI-Polri hingga kendaraan tugas lainnya memerlukan akses bahan bakar yang cukup agar pekerjaan berjalan tanpa hambatan sedikit pun.

 

Karena hal tersebutlah, Gubernur Melki bertindak cepat dengan melonggarkan ketentuan tersebut di wilayah yang terkena dampak gempa.

 

“Ini merupakan bentuk keringanan, kemudahan dan penyesuaian yang diberikan oleh pemerintah daerah,” tegas Melki.

 

Menurut pandangan Gubernur Melki, kebijakan pemerintah saat bencana harus mampu menyesuaikan diri dengan apa yang benar-benar dibutuhkan di lokasi. Ketika rakyat berada dalam bahaya, segala keputusan mesti diarahkan demi keselamatan warga dan mempercepat upaya penyelesaian masalah.

 

Kelonggaran ini diharapkan dapat menunjang kelancaran perjalanan kendaraan yang bekerja menanggulangi akibat gempa—mulai dari penyebaran bantuan dan logistik, pelayanan kesehatan, evakuasi, hingga pemenuhan kebutuhan dasar penduduk di wilayah terdampak.

 

Langkah ini sekaligus membuktikan tekad Pemerintah Provinsi NTT agar aturan yang dibuat tidak menjadi penghalang dalam penanganan bencana. Pemerintah tetap berpegang pada tujuan awal pengaturan penggunaan BBM bersubsidi, namun tetap memberi ruang perubahan manakala masyarakat menghadapi situasi sulit.

 

Dengan cara ini, selama masa tanggap darurat hingga pemulihan selesai, kebutuhan bahan bakar untuk mengatasi dampak gempa di ketujuh kabupaten tersebut dapat terpenuhi dengan lebih luwes. Akibatnya, arus bantuan dan pelayanan kepada masyarakat bisa terus berjalan tanpa henti.

 

Pemerintah Provinsi NTT menegaskan bahwa penanganan gempa Flores adalah prioritas utama, dan akan terus menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan agar warga yang menderita segera mendapatkan pelayanan dan pertolongan dengan. 

Redaksi 📝 Rocky 

 

 

 #humasNTT

#AyoBangunNTT

#IndonesiaTerang