METRO UPDATE

PENYELENGGARA TKA WAJIB MEMATUHI PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS

OMBUDSMAN NTT

PENYELENGGARA TKA WAJIB MEMATUHI PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS
 

Kupang, 9 November 

Tes Kemampuan Akademik (TKA) merupakan instrumen penting untuk memetakan kemampuan akademik siswa dari hasil proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, seluruh pihak yang menyelenggarakannya wajib mematuhi pedoman serta petunjuk teknis yang telah disepakati.
 
Hal itu disampaikan Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT, Alberth Roy Kota, S.Si., M.Si., saat menjadi pembicara dalam program Dialog Kupang Menyapa bertema "TKA dan Wajah Buram Integritas Pendidikan Nusa Tenggara Timur" di Pro 1 RRI Kupang pada Senin, 9 November lalu.
 

Diskusi yang dipandu penyiar Linda Rairutu ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lainnya, yaitu Denison L.I.Ang.Djadi, S.T., M.T. (Widyaprada Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi NTT), Prof. Dr. Des. Simon Sabon Ola, M.Hum. (Guru Besar Universitas Nusa Cendana), serta Winston Neil Rondo (Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT).
 
Dalam kesempatan itu, Alberth menjelaskan bahwa TKA dan Asesmen Nasional berperan penting dalam mengetahui kualitas pendidikan di daerah. Karena itu, semua pihak yang terlibat harus mengikuti pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
 
Ia menegaskan beberapa aturan penting yang harus diperhatikan, antara lain: peserta dilarang membawa dan menggunakan ponsel, perangkat ujian peserta harus siap dengan baik, serta pengambilan gambar selama ujian berlangsung tidak diperbolehkan.
 
Terkait isu dugaan kecurangan yang sempat ramai dibahas di media, Alberth menyatakan Ombudsman telah melakukan pengawasan langsung pada pelaksanaan TKA gelombang kedua, termasuk di sekolah-sekolah yang terkait dengan berita viral tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memeriksa dan memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat.
 
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kejadian yang viral itu diduga bermula karena adanya dokumen atau rekaman internal penyelenggara yang disebarkan di media sosial, yang kemudian dianggap sebagai indikasi terjadinya kecurangan.
 
Kondisi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penyelenggara untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan agar masalah serupa tidak terulang di masa mendatang. Penegakan aturan yang lebih tegas juga diperlukan agar setiap tahapan pelaksanaan TKA berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
 
Berdasarkan pantauan sementara pada pelaksanaan TKA Gelombang Kedua Tahun 2026, Ombudsman mencatat ada beberapa kendala yang dihadapi. Antara lain keterbatasan fasilitas, sarana yang belum sepenuhnya ramah bagi siswa penyandang disabilitas, serta jumlah peserta yang belum maksimal karena keikutsertaan dalam TKA sifatnya belum wajib.
 
Selain itu, jadwal pelaksanaan TKA yang bertepatan dengan kegiatan Praktik Kerja Industri (Prakerin) siswa SMK juga turut menyulitkan sejumlah peserta untuk mengikuti ujian ini.
 
Alberth berharap hasil temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara untuk menyempurnakan pelaksanaan TKA pada tahun 2027 nanti. Ke depannya, pelaksanaan TKA diharapkan dapat lebih transparan, merata, dan menjunjung tinggi keadilan, sehingga setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti penilaian dengan kualitas layanan pendidikan yang baik.

Okkiboy
Jurnalis / Fotografer / Kontributor NTT

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bupati Kupang Yosef Lede Dilaporkan ke Polda NTT atas Dugaan Pemerkosaan

PAGI BERDARAH DI BATUPLAT: PENGANIAYAAN BRUTAL TARGETKAN IBU DAN ANAK, KELUARGA TERBEBAN UTANG RP84 JUTA SELAMA 23 TAHUN

 ๐–๐š๐ฅ๐ข ๐Š๐จ๐ญ๐š ๐Š๐ฎ๐ฉ๐š๐ง๐  ๐‡๐š๐๐ข๐ซ ๐Œ๐ž๐ฌ๐ค๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฎ๐ฆ ๐๐ฎ๐ฅ๐ข๐ก, ๐ƒ๐ฎ๐ค๐ฎ๐ง๐  ๐๐ž๐ง๐ฎ๐ก ๐€๐๐ข๐ซ๐š ๐…๐ข๐ง๐š๐ง๐œ๐ž ๐Š๐ฎ๐ฉ๐š๐ง๐  ๐–๐ฎ๐ฃ๐ฎ๐๐ค๐š๐ง ๐Œ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ข ๐Œ๐š๐ฌ๐ฒ๐š๐ซ๐š๐ค๐š๐ญ

▲ ATAS