KEBEBASAN PERS DI NTT TERANCAM — WARTAWATI NTT HITS DILAPORKAN & DIPOLISIKAN SETELAH TULIS FAKTA SIDANG
KEBEBASAN PERS DI NTT TERANCAM — WARTAWATI NTT HITS DILAPORKAN & DIPOLISIKAN SETELAH TULIS FAKTA SIDANG
KUPANG, 11 NOVEMBER 2026
Kebebasan pers di Nusa Tenggara Timur kini menjadi sorotan tajam. Seorang wartawati dari media NTT Hits, Yudit Lorenzo Taolin, dilaporkan ke Dewan Pers dan bahkan saksi keluarganya dilaporkan ke pihak kepolisian — semata-mata karena ia menuliskan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbuka untuk umum.
Insiden ini bermula saat Yudit meliput sidang gugatan PT CML Metro Medika senilai Rp4,2 MILIAR terhadap Pemerintah Daerah Timor Tengah Utara (TTU), yang berlangsung pada Rabu, 1 Juli 2026. Dalam pemberitaannya, Yudit memuat keterangan saksi Chatarina Sigit alias Rina yang mengungkap aliran dana terkait kebutuhan pribadi, termasuk tiket liburan keluarga ke Malaysia, belanja istri Bupati, hingga pembelian barang kebutuhan kantor.
Pemberitaan tersebut langsung mendapat reaksi dari Kuasa Hukum Bupati TTU, Ferdinandus E.T. Maktaen. Pada 20 Juli 2026, pihaknya melaporkan Yudit ke Dewan Pers tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kemudian pada 30 Juli 2026, digelar konferensi pers — namun Yudit tidak diundang. Yang lebih memiriskan, konferensi pers justru dihadiri dan rilis beritanya dibuat oleh tim sukses Bupati.
Meski Yudit sudah menyiarkan klarifikasi dari pihak Bupati yang terdiri dari 8 poin, di mana 6 poin mengakui adanya pinjaman namun menyatakan sudah dilunasi, pihak Kuasa Hukum Bupati tidak puas. Mereka menuntut 2 poin tambahan yang memuat kata "pemerasan" dan menyebutkan akun media sosial yang sama sekali tidak berkaitan dengan pemberitaan awal. Yudit menolak karena poin-poin tersebut tidak berdasar fakta dan justru akan menjebaknya.
"Saya tidak diundang ke konferensi pers, klarifikasi dikirim lewat WhatsApp oleh orang tim sukses. Saya sudah memuat klarifikasi, tapi mereka menuntut hal di luar fakta sidang. Saya tidak bersalah, jadi saya menolak minta maaf," tegas Yudit.
Situasi semakin memburuk saat saksi dalam kasus tersebut, yang tak lain adalah ibunya sendiri, juga dilaporkan ke kepolisian oleh pihak Kuasa Hukum Bupati TTU.
"Berita yang saya tulis murni berdasarkan keterangan saksi yang disampaikan di persidangan terbuka. Ini adalah hak masyarakat untuk mengetahui. Tapi sekarang, seolah-olah kebenaran yang saya sampaikan menjadi sebuah kesalahan," ungkap Yudit dengan haru.
Kini, Yudit masih berjuang mempertahankan prinsip jurnalistiknya — menyampaikan fakta apa adanya — meski tekanan terus datang. Kasus ini menjadi peringatan bagi kita semua: ketika wartawan takut menyampaikan kebenaran, maka demokrasi yang sebenarnya yang sedang terancam.

Komentar
Posting Komentar