MUNDUR DARI JABATAN WAKIL PRESIDEN, APAKAH GIBRAN RAKABUMING RAKA MASIH BISA MENDAFTAR SEBAGAI CALON PRESIDEN? INI PENJELASAN HUKUMNYA
JAKARTA — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026, tidak secara otomatis menutup peluangnya untuk kembali maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres). Namun, peluang tersebut tetap bergantung pada pemenuhan seluruh persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
Undang-Undang Tidak Mengatur Secara Khusus
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Iqbal Kholidin, menjelaskan bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur secara khusus status pencalonan presiden atau wakil presiden yang berhenti sebelum masa jabatannya selesai. Aturan yang ada lebih menitikberatkan pada syarat pencalonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 UU Pemilu.
Syarat tersebut antara lain: berpendidikan minimal tamat SMA atau sederajat, tidak pernah dipidana penjara lebih dari lima tahun, serta belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan yang sama.
"Secara aturan tak ada larangan bagi Gibran untuk kembali maju," ujar Direktur Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif'an.
Pengunduran diri dan kelayakan menjadi calon adalah dua hal yang berbeda. Artinya, mundur dari jabatan tidak sama dengan dilarang mencalonkan diri. Siapa pun yang ingin maju tetap harus memenuhi semua syarat yang berlaku.
Masalah Dokumen Pendidikan Menjadi Sorotan
Salah satu isu utama yang muncul adalah persoalan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran yang sebelumnya telah dipersengketakan. Mahkamah Agung telah menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan saat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah dan batal demi hukum.
Gibran sendiri menyatakan dokumen pendidikannya lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan. Ia menegaskan pengunduran dirinya bukan disebabkan persoalan ijazah.
Kendati demikian, masalah keabsahan dokumen tetap menjadi aspek krusial. Iqbal mengingatkan:
"Persoalan syarat calon yang tidak tuntas di tahap pencalonan dapat berlanjut menjadi persoalan ketatanegaraan."
Perludem Soroti Kekosongan Aturan
Iqbal menilai revisi UU Pemilu yang sedang dibahas dapat menjadi momentum untuk memperjelas aturan terkait pejabat yang berhenti sebelum masa jabatannya selesai. Ada dua hal penting yang perlu diatur:
Aturan bagi pejabat yang diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan
Mekanisme pemeriksaan keabsahan dokumen, khususnya penyetaraan pendidikan lulusan luar negeri
Pemeriksaan administrasi tidak boleh sekadar melihat kelengkapan berkas, tetapi juga harus menelusuri keabsahannya hingga ke instansi penerbit. Kepastian hukum sejak tahap pendaftaran sangat penting agar persoalan syarat tidak muncul kembali setelah seseorang terpilih dan menjabat.
Okkiboy Metro Flobamora
Jurnalis / Fotografer / Kontributor NTT

Komentar
Posting Komentar