ALUMNI UNDARMA KECEWA ATAS PERNYATAAN PMKRI KUPANG, SOROTI ETIKA MEDIA: KRITIK BOLEH, FAKTA HUKUM DAN MARWAH PENDIDIKAN TINGGI WAJIB DIJAGA
ALUMNI UNDARMA KECEWA ATAS PERNYATAAN PMKRI KUPANG, SOROTI ETIKA MEDIA: KRITIK BOLEH, FAKTA HUKUM DAN MARWAH PENDIDIKAN TINGGI WAJIB DIJAGA
KUPANG – Polemik seputar dugaan pungutan liar terkait pembebanan Biaya Operasional dan Pengembangan Kampus (BOPK) Khusus kepada mahasiswa penerima KIP-Kuliah di Universitas Karyadarma (UNDARMA) Kupang, kini mendapat tanggapan tegas dari kalangan alumni. Salah satunya adalah Kristoforus Gega Welin, S.P.W.K., alumni Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota UNDARMA Kupang. Ia menyampaikan kekecewaan mendalam atas narasi yang disampaikan secara sepihak oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang di ruang publik.
Kristoforus yang juga merupakan Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pertama UNDARMA serta Mantan Sekretaris Jenderal BEM Nusantara Provinsi NTT, menegaskan bahwa persoalan tata kelola beasiswa seharusnya disikapi dengan jernih, objektif, dan mempertimbangkan klarifikasi resmi dari pihak universitas, serta menghormati proses verifikasi yang sedang berjalan di lembaga negara yang berwenang.
"Saya menghormati hak PMKRI untuk menyampaikan aspirasi dan menjalankan fungsi kontrol sosial. Namun, kritik terhadap institusi pendidikan harus tetap berpegang pada objektivitas, data, dan fakta yang akurat. Jangan sampai persoalan yang belum memiliki kesimpulan resmi justru berubah menjadi penilaian yang sepihak," ujar Kristoforus dengan tegas di Kupang.
Selain menanggapi pernyataan PMKRI, Kristoforus juga menyoroti secara tajam aspek etika jurnalistik yang dijalankan media daring yang memberitakan tuduhan dugaan pungli tersebut. Ia menilai media yang bersangkutan diduga kuat melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers. Alasannya, media tersebut langsung menayangkan tuduhan serius yang dapat merusak nama baik lembaga pendidikan tanpa terlebih dahulu melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak Universitas Karyadarma Kupang.
Menurutnya, sesuai kaidah jurnalistik profesional yang diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, setiap wartawan wajib memverifikasi informasi, menjaga keberimbangan berita, dan memegang teguh asas praduga tak bersalah sebelum sebuah berita dipublikasikan.
"Pihak kampus memiliki kantor rektorat serta jalur komunikasi resmi yang jelas dan terbuka di Kota Kupang. Menayangkan klaim sepihak dengan gaya bahasa yang menghakimi seperti 'dugaan pungli' tanpa mengonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak universitas adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip keberimbangan pers. Masalah ini menyangkut kehormatan lembaga pendidikan tinggi dan kehormatan ribuan alumni. Oleh karena itu, prinsip verifikasi tidak boleh diabaikan sama sekali," tegasnya.
BATAS KEWENANGAN DI LUAR KAMPUS DAN JALUR RESMI OMBUDSMAN RI
Lebih jauh, Kristoforus menjelaskan bahwa otonomi perguruan tinggi swasta dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang pelaksanaannya berjalan seiring dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menegaskan bahwa meskipun PMKRI sebagai organisasi di luar lingkungan kampus berhak menyampaikan aspirasi dan melakukan advokasi, organisasi tersebut tidak memiliki kewenangan hukum maupun wewenang administratif untuk mengintervensi atau mengambil alih urusan internal pengelolaan perguruan tinggi swasta.
Faktanya, pihak Rektorat UNDARMA sama sekali tidak menutup diri terhadap pengawasan dari pihak luar. Pihak kampus telah berkoordinasi dan berdiskusi secara terbuka dan transparan sebanyak dua kali bersama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XV NTT, baik di lingkungan kampus maupun di kantor LLDIKTI. Selain itu, pimpinan universitas juga telah memenuhi panggilan resmi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT dan memberikan penjelasan lengkap yang didukung dokumen asli, yang kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara resmi.
"Karena hal itu, bagi siapa pun yang masih mempertanyakan masalah ini, tidak perlu lagi menciptakan kegaduhan atau menyebarkan anggapan yang belum tentu benar di ruang publik. Silakan datang langsung dan tanyakan melalui jalur resmi di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT, yang merupakan lembaga negara berwenang yang telah menangani dan memantau persoalan ini secara resmi," katanya menegaskan.
Sebagai alumni yang memahami aturan internal kampusnya, Kristoforus menegaskan bahwa pengelolaan dana beasiswa di UNDARMA telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga membantah dengan tegas adanya praktik pungutan liar di dalamnya.
Ia menjelaskan secara terperinci rincian komponen dan struktur biaya yang sepenuhnya ditanggung melalui program beasiswa tersebut:
1. Biaya Pendaftaran dan Registrasi Awal: Pembayaran biaya pendaftaran serta registrasi awal dilakukan secara mandiri pada saat mahasiswa yang bersangkutan masih berstatus sebagai mahasiswa umum reguler...
Okkiboy Metro Flobamora
Jurnalis / Fotografer / Kontributor NTT

Komentar
Posting Komentar