ALIANSI MAHASISWA KUPANG DATANGI POLDA NTT, DESAK KASUS DUGAAN PEMERKOSAAN BUPATI KUPANG DIPROSES ADIL DAN TANPA INTERVENSI
ALIANSI MAHASISWA KUPANG DATANGI POLDA NTT, DESAK KASUS DUGAAN PEMERKOSAAN BUPATI KUPANG DIPROSES ADIL DAN TANPA INTERVENSI
KUPANG, 14 NOVEMBER 2026
Berbagai elemen organisasi kemahasiswaan di Kota Kupang, termasuk Aliansi Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Aliansi Cipayung, dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang, hari ini mendatangi Kantor Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) .
Kedatangan mereka dipimpin langsung oleh Ketua PMKRI Cabang Kupang, Clara Yunita Tefa. Dalam pernyataannya kepada awak media, Clara menjelaskan bahwa tujuan utama rombongan ke Polda NTT adalah untuk menemui pimpinan kepolisian daerah guna menyampaikan seruan agar kasus dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede (Yos Lede), ditangani secara benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kasus tersebut dilaporkan secara resmi oleh pihak korban ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026. Peristiwa yang diduga berupa tindak pidana pemerkosaan itu disebut terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang .
Clara menegaskan, pihak kepolisian tidak boleh bersikap lunak atau takut terhadap intervensi dari pihak manapun, sekalipun pelaku adalah seorang pejabat daerah.
"Kami meminta agar kasus ini diurus dengan benar dan sesuai hukum yang berlaku. Polisi tidak boleh gugub, apalagi takut dengan intervensi pihak lain hanya karena pelakunya orang penting dan pejabat daerah. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu," ujar Clara di depan halaman Polda NTT.
Sayangnya, pada saat rombongan mahasiswa tiba di lokasi, pimpinan Polda NTT tidak berada di tempat sehingga pertemuan yang diharapkan belum dapat terlaksana. Clara kemudian menyampaikan bahwa aliansi mahasiswa akan kembali lagi pada hari Senin guna menyampaikan secara langsung maksud dan tujuan mereka kepada pimpinan kepolisian NTT.
Langkah yang diambil oleh para organisasi mahasiswa ini merupakan bentuk pengawasan masyarakat dan dukungan moral kepada korban agar kasus kekerasan seksual tersebut tidak diabaikan, ditutup-tutupi, atau diintervensi oleh kekuasaan politik maupun kekuasaan tertentu. Mahasiswa menegaskan bahwa hukum harus berdiri tegak di atas segala jabatan dan kekuasaan.
Polda NTT sendiri telah membenarkan adanya penerimaan laporan tersebut dan menyatakan bahwa kasus sedang dalam proses penyelidikan oleh Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) .
Okkiboy Metro Flobamora
Jurnalis / Fotografer / Kontributor NTT



Komentar
Posting Komentar