METRO UPDATE

JELANG AANMANING 16 NOVEMBER, KUASA HUKUM FELIX OSWAN DESAK PENUNDAAN EKSEKUSI TANAH WARISAN

JELANG AANMANING 16 NOVEMBER, KUASA HUKUM FELIX OSWAN DESAK PENUNDAAN EKSEKUSI TANAH WARISAN
 



KALABAHI — Menjelang pelaksanaan teguran eksekusi atau aanmaning yang dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kalabahi pada Senin, 16 November 2026, kuasa hukum Felix Oswan memohon agar seluruh keberatan hukum yang telah disampaikan pihaknya dikaji secara mendalam sebelum proses penegakan terhadap tanah dan bangunan sengketa dilanjutkan.
 
Rusydi Saleh Maga, S.H., selaku penasihat hukum Felix Oswan, menyampaikan hal ini kepada awak media pada Jumat (13/11/2026). Ia mengungkapkan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi telah resmi diserahkan kepada Ketua PN Kalabahi.
 
Permohonan ini diajukan dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan hukum terbaru, di antaranya upaya Peninjauan Kembali (PK) yang dilengkapi dua lembar sertifikat tanah yang dijadikan bukti baru atau novum dalam perkara ini.
 
Menurut penjelasan Rusydi, kedua dokumen tersebut berkaitan erat dengan sejarah kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa. Pihaknya meyakini bahwa tanah ini pada dasarnya adalah tanah warisan keluarga, bukan sekadar aset yang diperoleh semata-mata atas usaha almarhum Baba Keng.
 
Selain itu, masih terdapat ahli waris yang hidup dan memiliki hubungan hukum sah dengan tanah tersebut. Keberadaan pihak-pihak ini pun harus diperhatikan saat menelusuri asal-usul dan status kepemilikan lahan yang dipersengketakan.
 
Objek sengketa berupa tanah beserta bangunan berdiri di atasnya memiliki luas sekitar 800 meter persegi, beralamat di Jalan Cakalang Nomor 9, Kampung Cina, RT 02/RW 01, Kelurahan Kalabahi Kota, Kabupaten Alor. Aset ini tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 809 Tahun 2003.
 
Perkara sengketa tanah ini telah menempuh perjalanan hukum yang panjang, mulai dari Pengadilan Negeri Kalabahi, Pengadilan Tinggi Kupang, hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 
Berdasarkan catatan yang dimiliki pihak penasihat hukum, perkara ini tercatat dalam Putusan PN Kalabahi Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Klb, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 99/PDT/2025/PT KPG, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 581 K/Pdt/2026.
 
Terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, pihak Felix Oswan kemudian menempuh upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali dengan melampirkan bukti-bukti baru yang dinilai sangat penting untuk mengungkap kebenaran sejarah kepemilikan tanah ini.
 
Rusydi menjelaskan bahwa pengajuan PK merupakan langkah hukum yang sah agar perkara ini dapat diperiksa kembali dengan mempertimbangkan fakta dan dokumen terbaru sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
 
Namun, upaya hukum tidak berhenti di jalur perdata saja. Masalah yang berkaitan dengan keaslian dokumen surat warisan kini juga sedang ditindaklanjuti melalui jalur pidana.
 
Rusydi menyampaikan bahwa laporan dugaan pemalsuan surat warisan yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan di Kepolisian Resor Alor.
 
Proses ini dinilai sangat penting untuk membuktikan keaslian, asal-usul, serta keabsahan dokumen yang menjadi pangkal sengketa tanah warisan ini.
 
Selain itu, Rusydi juga menyoroti Penetapan PN Kalabahi Nomor 2/Pdt.Eks/2026/PN Klb tertanggal 28 Oktober 2026. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa permohonan eksekusi sebelumnya telah dicabut dan diperintahkan untuk mencoret nama perkara ini dari daftar register eksekusi.
 
Oleh karena itu, pihaknya berharap dasar hukum dan kelanjutan proses eksekusi yang akan dibahas dalam aanmaning nanti dapat diperiksa kembali dengan teliti oleh pihak pengadilan.
 
Permohonan penundaan eksekusi ini pun disampaikan agar Ketua PN Kalabahi mempertimbangkan segala dokumen, keberatan hukum, dan perkembangan terbaru yang sedang berjalan dalam perkara ini.
 
Menjelang pelaksanaan aanmaning, pihak Felix Oswan meminta PN Kalabahi memperhatikan keberadaan dua sertifikat baru yang diajukan sebagai novum, status ahli waris yang masih hidup, serta proses hukum pidana yang sedang berjalan terkait dugaan pemalsuan dokumen.
 
Menurut Rusydi, seluruh langkah hukum yang diambil kliennya bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sekaligus melindungi hak-hak keperdataan yang menurut pihaknya belum sepenuhnya diperiksa secara menyeluruh.
 
Pihaknya menegaskan tetap menghormati kewenangan pengadilan dan seluruh proses hukum yang sedang berjalan saat ini.
 
"Kami sangat menghormati proses hukum serta kewenangan yang dimiliki pengadilan. Akan tetapi, kami berharap semua fakta, dokumen, dan keberatan yang telah kami sampaikan dapat dinilai secara objektif demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat," tegas Rusydi.
 
Ia berharap pelaksanaan aanmaning nanti tidak mengabaikan berbagai perkembangan hukum dan dokumen baru yang telah diajukan, sehingga penyelesaian sengketa ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang benar dan adil.

Okkiboy
Jurnalis / Fotografer / Kontributor NTT

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bupati Kupang Yosef Lede Dilaporkan ke Polda NTT atas Dugaan Pemerkosaan

PAGI BERDARAH DI BATUPLAT: PENGANIAYAAN BRUTAL TARGETKAN IBU DAN ANAK, KELUARGA TERBEBAN UTANG RP84 JUTA SELAMA 23 TAHUN

 𝐖𝐚𝐥𝐢 𝐊𝐨𝐭𝐚 𝐊𝐮𝐩𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐚𝐝𝐢𝐫 𝐌𝐞𝐬𝐤𝐢 𝐁𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐮𝐥𝐢𝐡, 𝐃𝐮𝐤𝐮𝐧𝐠 𝐏𝐞𝐧𝐮𝐡 𝐀𝐝𝐢𝐫𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐊𝐮𝐩𝐚𝐧𝐠 𝐖𝐮𝐣𝐮𝐝𝐤𝐚𝐧 𝐌𝐢𝐦𝐩𝐢 𝐌𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭

▲ ATAS