METRO UPDATE

WAGUB JOHNI TINJAU WILAYAH PERBATASAN ALOR TIMUR, SERAP BERBAGAI ASPIRASI DAN KELUHAN WARGA

Maritaing – Alor Timur, 29 Oktober 2026
 



WAGUB NTT TINJAU POS IMIGRASI MARITAING, DENGAR KELUHAN WARGA DI WILAYAH PERBATASAN
 
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, datang langsung ke Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor untuk mendengarkan harapan serta keluhan warga yang tinggal di kawasan perbatasan Indonesia‑Timor Leste. Berbagai hal yang disampaikan masyarakat antara lain kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai, keterbatasan pasokan air bersih dan listrik, harga bahan bakar minyak (BBM) yang mahal, kebutuhan tenaga pengajar, serta kemudahan pelayanan keimigrasian.
 


Beragam masalah itu muncul saat dilaksanakan pertemuan dialog terbuka antara Wakil Gubernur NTT dengan Camat Alor Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), kepala desa dan lurah, tokoh masyarakat, serta pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tingkat Kecamatan Alor Timur. Kegiatan berlangsung di halaman Rumah Jabatan Camat Alor Timur, Desa Maritaing, pada Kamis (29/10/2026) siang hari.
 


Turut hadir dalam kunjungan ini Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Saroha Manullang; serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Ma’mum beserta jajaran stafnya.
 
Untuk tiba di Maritaing yang terletak di ujung timur Pulau Alor dan berbatasan langsung dengan Timor Leste, Wakil Gubernur beserta rombongan harus menempuh perjalanan darat selama sekitar tiga jam dari ibu kota kabupaten Kalabahi.
 


Dalam dialog tersebut, Wagub Johni membuka kesempatan seluas‑luasnya bagi perwakilan warga untuk menyampaikan berbagai tantangan yang mereka hadapi, sekaligus menceritakan potensi ekonomi lokal, mata pencaharian, keadaan sosial‑ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya yang masih perlu ditingkatkan.
 
Wagub Johni menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah hadir di tengah masyarakat untuk mendengarkan dan merespons kebutuhan mereka, termasuk warga yang tinggal di daerah terluar dan perbatasan negara.
 


Ia menjelaskan bahwa setiap harapan dan usulan yang disampaikan warga akan menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai batas wewenang masing‑masing pihak, baik Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Alor, instansi vertikal, maupun pemerintah pusat.
 
WARGA SAMPAIKAN KELUHAN JALAN RUSAK, HARGA BBM MAHAL, DAN KETERBATASAN LISTRIK
 
Pada sesi dialog itu, tokoh masyarakat Kelurahan Kolana Utara, Roky Makonimau, menyampaikan sejumlah masalah utama yang masih dialami warga Alor Timur.
 


Ia menyebutkan bahwa ketersediaan air bersih masih menjadi kendala utama untuk kebutuhan sehari‑hari. Selain itu, beberapa ruas jalan penghubung antar‑desa mengalami kerusakan parah sehingga menghambat pergerakan warga sehari‑hari.
 
Roky juga menyoroti sulitnya mendapatkan dokumen perjalanan bagi warga yang memiliki hubungan keluarga dengan penduduk Distrik Liquica, Timor Leste. Ikatan perkawinan antar warga kedua wilayah tersebut membuat kebutuhan perjalanan lintas batas menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial mereka.
 
Menurut dia, keterbatasan akses layanan dan dokumen perjalanan membuat sebagian warga terpaksa melewati jalur tidak resmi untuk menjenguk keluarga di Timor Leste. Ia berharap pemerintah dapat memberikan solusi agar perjalanan warga dapat dilakukan dengan prosedur yang sah dan aman.
 


Selain hal‑hal tersebut, ia meminta pemerintah untuk memperhatikan pemerataan pasokan listrik, terutama di beberapa lokasi yang hingga saat ini belum mendapatkan pelayanan yang layak.
 
Aspirasi lain disampaikan oleh Alexsius Mautuka dari Desa Maritaing. Ia mengeluhkan belum adanya ATM Bank NTT di daerah itu sehingga warga kesulitan mengakses layanan perbankan.
 
Alexsius juga menyoroti harga BBM yang sangat tinggi, yaitu sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000 per liter. Kondisi ini sangat memberatkan masyarakat, terutama para nelayan yang memerlukan BBM untuk mengoperasikan perahu saat melaut mencari ikan.
 


Sementara itu, perwakilan PGRI Kecamatan Alor Timur sekaligus Kepala SD GMIT Kolana, Zet Soney, meminta perhatian serius pemerintah terkait ketersediaan tenaga pengajar di sekolah‑sekolah setempat.
 
Ia menjelaskan bahwa beberapa guru honorer yang sebelumnya mengajar di Alor Timur setelah berhasil lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK), justru dipindahkan ke daerah lain.
 
Hal ini menyebabkan kekurangan tenaga pengajar di sekolah‑sekolah setempat, termasuk sekolah yang dipimpinnya. Ia berharap pemerintah dapat mengatur penempatan guru agar lebih seimbang sehingga kebutuhan pengajaran terpenuhi dan kualitas pembelajaran bagi anak‑anak di wilayah perbatasan tetap terjaga dengan baik.
 
PEMKAB ALOR SIAP TANGANI PERBAIKAN JALAN DAN PENATAAN TENAGA PENDIDIK
 
Menanggapi berbagai harapan warga, Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo menyampaikan terima kasih kepada Wakil Gubernur NTT dan jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi yang telah datang langsung ke Alor Timur untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat.
 


Mengenai perbaikan infrastruktur jalan, Rocky menyatakan bahwa pekerjaannya akan dimasukkan ke dalam anggaran tahun 2027 dan pelaksanaannya direncanakan dimulai pada tahun tersebut.
 
Di bidang pendidikan, ia berkomitmen untuk mengatur penempatan dan penyebaran tenaga pengajar di wilayah Alor sesuai aturan yang berlaku, agar layanan pendidikan berjalan lebih baik.
 
Rocky juga menyambut baik kehadiran Beranda Imigrasi Alor yang dinilai sangat membantu kebutuhan warga. Dengan adanya layanan ini, warga Alor tidak perlu lagi pergi ke luar pulau hanya untuk mengurus paspor.
 
IMIGRASI SIAPKAN LAYANAN JEMPUT BOLA KE ALOR TIMUR
 
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Saroha Manullang, menegaskan bahwa kehadiran layanan keimigrasian di Alor merupakan langkah penting untuk mendekatkan pelayanan publik sekaligus memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan.
 
Menurutnya, posisi geografis Alor yang berbatasan laut dengan Timor Leste membuat wilayah ini sangat penting untuk pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan keimigrasian.
 
Ia mengajak warga Alor Timur untuk menggunakan layanan keimigrasian yang sudah ada. Pihaknya juga akan melaksanakan layanan jemput bola langsung ke Kecamatan Alor Timur.
 
Layanan tersebut direncanakan dilaksanakan setiap satu atau dua minggu, dengan jadwal yang akan disesuaikan bersama Camat Alor Timur dan petugas imigrasi sesuai kebutuhan warga serta kesiapan petugas.
 
Dengan pola layanan seperti ini, warga diharapkan dapat memperoleh informasi dan mengurus dokumen keimigrasian dengan lebih mudah tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat layanan.
 
“Nanti, sesuai pembicaraan dengan Pak Camat Alor Timur terkait jumlah warga yang ingin membuat paspor, kami akan kirim petugas beserta peralatan ke sini untuk melayani bapak‑ibu secara langsung dalam pengurusan paspor,” jelasnya.
 
Saroha juga meminta warga untuk aktif memberikan masukan dan kritik terhadap kualitas layanan keimigrasian agar kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki.
 
Selain layanan pembuatan paspor, ia menjelaskan pentingnya penguatan pendidikan keimigrasian melalui program PIMPASA atau Petugas Imigrasi Pembina Desa.
 
Program yang dikembangkan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan itu bertujuan mendekatkan petugas imigrasi dengan warga di tingkat desa dan kelurahan.
 
Melalui PIMPASA, masyarakat diharapkan lebih memahami tata cara perjalanan ke luar negeri, persyaratan dokumen perjalanan, serta bahaya‑bahaya yang harus diwaspadai, terutama tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
 
Saroha menegaskan bahwa pencegahan perdagangan orang memerlukan kerja sama semua pihak. Hal ini penting karena NTT termasuk daerah yang rentan terhadap masalah tersebut dan memiliki budaya merantau yang kuat.
 
Oleh karena itu, sinergi antara pihak imigrasi, pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan masyarakat sangat diperlukan agar perjalanan warga ke luar negeri berjalan sesuai aturan dan terhindar dari bahaya perdagangan orang.
 
WAGUB NTT DORONG PENYELESAIAN KEBUTUHAN DASAR WARGA
 
Menanggapi berbagai masalah yang disampaikan warga, Wagub Johni Asadoma menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti setiap aspirasi sesuai wewenang dan kemampuan masing‑masing instansi.
 
Tentang harga BBM yang mahal, ia akan berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait untuk mencari solusi agar warga Alor Timur bisa mendapatkan BBM dengan harga yang lebih terjangkau dan sesuai ketentuan.
 
Ia juga akan berkomunikasi dengan Direktur Bank NTT untuk membahas kebutuhan pembangunan ATM Bank NTT di Kecamatan Alor Timur. Menurut dia, akses layanan perbankan perlu diperhatikan karena dapat mendukung kegiatan ekonomi warga, terutama di daerah yang jauh dari pusat pelayanan.
 
Untuk masalah kelistrikan, Johni akan berkoordinasi dengan PLN dan Pemerintah Kabupaten Alor guna mengidentifikasi desa atau dusun yang masih memerlukan pembangunan dan peningkatan jaringan listrik.
 
Sedangkan masalah air bersih, pendidikan, jalan, dan kebutuhan warga lainnya akan dikoordinasikan dengan instansi terkait agar dapat ditangani sesuai wewenang masing‑masing.
 
Johni menegaskan bahwa dialog langsung seperti ini penting agar pemerintah mengetahui kondisi sebenarnya masyarakat di lapangan, sehingga kebijakan dan program pembangunan yang dibuat benar‑benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan warga.
 
PENINJAUAN POS IMIGRASI MARITAING DAN MONUMEN JENDERAL BESAR SOEDIRMAN
 


Setelah berdialog dengan masyarakat, Wagub NTT bersama Wakil Bupati Alor, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, dan rombongan melanjutkan kegiatan dengan meninjau Pos Imigrasi Maritaing yang terletak di Desa Maritaing, Kecamatan Alor Timur.
 
Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pelayanan dan pengawasan keimigrasian di kawasan perbatasan Indonesia‑Timor Leste.
 


Pos Imigrasi Maritaing yang telah diperbaiki dan disempurnakan diharapkan semakin mendukung ketersediaan sarana prasarana layanan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pergerakan orang di wilayah perairan perbatasan.
 
Saat peninjauan, rombongan memeriksa kondisi bangunan, sarana prasarana, serta kesiapan operasional pos dalam menjalankan tugas keimigrasian.
 
Adanya fasilitas layanan dan pengawasan ini merupakan bagian upaya negara untuk memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan, menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat.
 


Setelah selesai di Pos Imigrasi Maritaing, rombongan melanjutkan kunjungan ke Monumen Perbatasan Jenderal Besar Soedirman yang berada di pesisir Desa Maritaing.
 
Monumen itu melambangkan semangat perjuangan dan keteguhan dalam menjaga kedaulatan bangsa. Keberadaannya di kawasan perbatasan menjadi pengingat betapa pentingnya kehadiran negara untuk menjaga wilayah terluar Indonesia.
 
PERKUAT KOORDINASI PENGAWASAN PERLINTASAN LAUT
 
Untuk memperkuat kerja sama antar lembaga, Wagub NTT, Wakil Bupati Alor, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT juga melakukan koordinasi dengan Kepala Unit Intelijen dan Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Alor Timur.
 
Pertemuan tersebut membahas perkembangan perjalanan warga melalui jalur laut yang menghubungkan Alor Timur dengan Distrik Liquica, Timor Leste.
 
Berdasarkan keterangan petugas setempat, warga dari kedua wilayah sering melakukan perjalanan laut untuk menjenguk keluarga, mengikuti acara adat, dan memenuhi keperluan sosial lainnya. Perjalanan laut tersebut memerlukan waktu sekitar dua jam.
 
Dalam koordinasi itu juga disampaikan adanya tanda‑tanda perjalanan melalui jalur tidak resmi. Hal ini menjadi perhatian bersama untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan pemahaman warga tentang aturan lintas batas, serta mencegah kemungkinan pelanggaran hukum dan tindak pidana perdagangan orang.
 
Pengawasan yang lebih ketat harus berjalan bersamaan dengan peningkatan akses layanan resmi yang mudah dijangkau warga. Dengan demikian, kebutuhan sosial dan kekeluargaan warga tetap terpenuhi tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku.
 
Sementara itu, Camat Alor Timur, Semy Kartunggu, menyampaikan apresiasi atas kedatangan Wagub NTT, Wakil Bupati Alor, dan jajaran Imigrasi NTT yang telah melihat langsung kondisi dan kebutuhan warga di wilayahnya.
 
Ia berharap kunjungan dan dialog ini menjadi langkah awal penyelesaian berbagai masalah yang selama ini dihadapi masyarakat Alor Timur.
 
Semy juga meminta agar setiap rencana program strategis, termasuk rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan proyek besar lainnya, disertai sosialisasi yang cukup kepada masyarakat.
 
Menurut dia, sosialisasi yang berkelanjutan akan membantu warga memahami tujuan, manfaat, dan dampak program agar tidak muncul kesalahpahaman di masa mendatang.
 
Melalui dialog langsung, peninjauan Pos Imigrasi Maritaing, serta koordinasi antar instansi, Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten Alor dan jajaran Imigrasi berusaha memperkuat pelayanan publik, menjawab kebutuhan warga, dan meningkatkan pengawasan kawasan perbatasan.
 
Kehadiran Beranda Imigrasi Alor dan penguatan program PIMPASA diharapkan semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan perlindungan warga, serta mendukung terciptanya kawasan perbatasan yang aman dan tertib sebagai dasar pengembangan pariwisata, investasi, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Alor.
 
#INDONESIATERANG
#AYOBANGUNINDONESIA
#AYOBANGUNNTT

Okkiboy
Jurnalis / Fotografer / Kontributor NTT

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bupati Kupang Yosef Lede Dilaporkan ke Polda NTT atas Dugaan Pemerkosaan

PAGI BERDARAH DI BATUPLAT: PENGANIAYAAN BRUTAL TARGETKAN IBU DAN ANAK, KELUARGA TERBEBAN UTANG RP84 JUTA SELAMA 23 TAHUN

 ๐–๐š๐ฅ๐ข ๐Š๐จ๐ญ๐š ๐Š๐ฎ๐ฉ๐š๐ง๐  ๐‡๐š๐๐ข๐ซ ๐Œ๐ž๐ฌ๐ค๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฎ๐ฆ ๐๐ฎ๐ฅ๐ข๐ก, ๐ƒ๐ฎ๐ค๐ฎ๐ง๐  ๐๐ž๐ง๐ฎ๐ก ๐€๐๐ข๐ซ๐š ๐…๐ข๐ง๐š๐ง๐œ๐ž ๐Š๐ฎ๐ฉ๐š๐ง๐  ๐–๐ฎ๐ฃ๐ฎ๐๐ค๐š๐ง ๐Œ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ข ๐Œ๐š๐ฌ๐ฒ๐š๐ซ๐š๐ค๐š๐ญ

▲ ATAS