METRO UPDATE

๐—ข๐—บ๐—ฏ๐˜‚๐—ฑ๐˜€๐—บ๐—ฎ๐—ป ๐—ง๐—ฒ๐—บ๐˜‚๐—ธ๐—ฎ๐—ป ๐—ฃ๐˜‚๐—ป๐—ด๐˜‚๐˜๐—ฎ๐—ป ๐—Ÿ๐—ถ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฃ๐—Ÿ๐—•๐—ก ๐— ๐—ผ๐˜๐—ฎ๐—ฎ๐—ถ๐—ป, ๐—˜๐—ธ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ฟ ๐—ฅ๐˜‚๐—ด๐—ถ ๐—ฅ๐—ฝ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฌ ๐—ฅ๐—ถ๐—ฏ๐˜‚ ๐—ฆ๐—ฒ๐—ธ๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐—Ÿ๐—ฒ๐˜„๐—ฎ๐˜


Ombudsman Bongkar Pungutan Tidak Resmi di PLBN Motaain
 
Kupang, 27 Oktober 2026 — Ombudsman Perwakilan NTT menemukan adanya pungutan tidak resmi di sepanjang jalur menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, gerbang utama perdagangan antara Indonesia dan Timor Leste.
 
Dalam kunjungan mendadak yang dilakukan Jumat (23/10), tim Ombudsman mendengar langsung keluhan para eksportir: setiap kali melintas ke Timor Leste, pengemudi kendaraan harus membayar biaya tambahan di tiga titik. Rp100.000 di Pos Pengamanan, Rp50.000 di pos pendaftaran kendaraan, dan Rp50.000 lagi saat berada di dalam area PLBN. Semuanya tanpa kuitansi atau bukti pembayaran.
 


"Total yang harus dikeluarkan pengemudi: minimal Rp200.000 untuk satu kali melintas," ungkap Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Yosua P. Karbeka.
 
Jika rata-rata ada 20 kendaraan eksportir yang melintas setiap hari, maka potensi pungutan tidak resmi mencapai Rp4 juta per hari atau sekitar Rp104 juta per bulan. Angka ini ternyata tidak masuk ke dalam tarif resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baik di lingkungan Polri maupun TNI.
 
Menanggapi hal tersebut, pada Minggu (25/10) Ombudsman langsung berkoordinasi dengan Bupati Belu, Kapolres Belu, Kepala PLBN Motaain, Kepala Bea Cukai Atambua, serta Kepala BPTD NTT. Yosua menegaskan, PLBN Motaain adalah wajah negara di mata dunia.
 
"Pelayanan harus mudah, murah, cepat, dan transparan. Jangan sampai ada beban tambahan yang merugikan pelaku usaha," tegasnya.
 
Terminal Barang Internasional (TBI) Motaain sendiri baru mulai beroperasi penuh pada Juli 2026, setelah diresmikan sejak September 2023. Fasilitas ini dirancang sebagai pusat logistik dan layanan satu atap untuk memperlancar arus ekspor-impor. Namun keberadaan pungutan tidak resmi justru membebani para pengguna jasa.
 
Ombudsman mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk tetap waspada dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran melalui nomor: 0811-1453-737.
 
#OmbudsmanRI #OmbudsmanNTT

Okkiboy
Jurnalis / Fotografer / Kontributor NTT

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bupati Kupang Yosef Lede Dilaporkan ke Polda NTT atas Dugaan Pemerkosaan

PAGI BERDARAH DI BATUPLAT: PENGANIAYAAN BRUTAL TARGETKAN IBU DAN ANAK, KELUARGA TERBEBAN UTANG RP84 JUTA SELAMA 23 TAHUN

 ๐–๐š๐ฅ๐ข ๐Š๐จ๐ญ๐š ๐Š๐ฎ๐ฉ๐š๐ง๐  ๐‡๐š๐๐ข๐ซ ๐Œ๐ž๐ฌ๐ค๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฎ๐ฆ ๐๐ฎ๐ฅ๐ข๐ก, ๐ƒ๐ฎ๐ค๐ฎ๐ง๐  ๐๐ž๐ง๐ฎ๐ก ๐€๐๐ข๐ซ๐š ๐…๐ข๐ง๐š๐ง๐œ๐ž ๐Š๐ฎ๐ฉ๐š๐ง๐  ๐–๐ฎ๐ฃ๐ฎ๐๐ค๐š๐ง ๐Œ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ข ๐Œ๐š๐ฌ๐ฒ๐š๐ซ๐š๐ค๐š๐ญ

▲ ATAS