METRO UPDATE

PEMERINTAH NTT SIAPKAN 26 ASN PENILAI ASET DAERAH DORONG PENINGKATAN PAD



PEMERINTAH NTT SIAPKAN 26 ASN PENILAI ASET DAERAH DORONG PENINGKATAN PAD

 


Kupang, 22 Oktober 2026
 
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya telah menyiapkan sebanyak 26 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi penilai Barang Milik Daerah (BMD). Penunjukan calon penilai ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan aset daerah menjadi lebih maksimal sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 
Ke‑26 ASN tersebut telah menuntaskan seluruh rangkaian Pelatihan Luring Angkatan II Penilai dan Penafsir PDRD Provinsi NTT Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 19 hingga 22 Oktober 2026 di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT. Saat ini para peserta yang dinyatakan lulus hanya tinggal menunggu penerbitan sertifikat dan Surat Keputusan (SK) dari kepala daerah untuk resmi ditetapkan sebagai penilai barang milik daerah.
 
Peningkatan kemampuan aparatur ini merupakan langkah penting bagi NTT untuk mengatasi kekurangan tenaga penilai BMD, mengingat sampai saat ini provinsi tersebut baru memiliki satu tenaga penilai aset daerah.
 


Kekurangan tenaga ahli tersebut menjadi hambatan dalam menentukan nilai aset secara tepat, mengevaluasi cara pemanfaatannya, serta menemukan peluang pengelolaan aset yang dapat menguntungkan daerah.
 
Dengan mengikuti pelatihan dan latihan teknis ini, 26 ASN tersebut mendapatkan bekal kemampuan baru bagi aparatur NTT agar pengelolaan aset daerah menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
 
Penambahan tenaga penilai yang memenuhi syarat nantinya diharapkan dapat memberikan hasil penilaian yang lebih lengkap bagi pemerintah daerah sebagai acuan dalam mengambil keputusan terkait pemanfaatan barang milik daerah.
 
Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Fransiskus Sales Sodo, menyampaikan bahwa penguatan kemampuan penilai BMD merupakan bagian utama upaya pemerintah daerah memperbaiki tata kelola aset sekaligus menggali peluang pendapatan daerah di tengah kondisi anggaran yang terbatas.
 
"Melalui pelatihan ini, diharapkan pada akhir tahun 2026 tersedia tambahan tenaga penilai barang milik daerah di lingkungan pemerintah Provinsi NTT maupun pemerintah Kabupaten/Kota yang berkompeten, dan siap berkontribusi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, akuntabel, handal dan relevan, sesuai dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan daerah," ungkap Frans Sales Sodo.
 
Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari pelatihan daring yang berdurasi 200 jam pelajaran. Pada tahap luring ini, peserta mengikuti praktik lapangan selama empat hari untuk menerapkan teori dan cara penilaian pada objek yang telah ditentukan.
 
Kegiatan praktik tersebut meliputi pemeriksaan fisik aset, pengenalan objek, pengukuran, pengecekan dokumen aset, serta pengumpulan data perbandingan harga pasar. Peserta juga mempelajari penerapan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan yang disesuaikan dengan jenis objek yang dinilai.
 
Kemampuan tersebut diperlukan agar hasil penilaian memiliki dasar teknis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penilaian tersebut nantinya dapat digunakan pemerintah daerah untuk mengevaluasi pemanfaatan aset, baik aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal maupun aset yang dikelola oleh pihak lain.
 
Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI yang diwakili oleh Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi serta Kapasitas Keuangan Daerah Direktorat P2D DJPK, Moza Pandawa Sakti menyatakan bahwa pelatihan penilai barang milik daerah ini diharapkan dapat mendongkrak kinerja keuangan daerah.
 
"Diharapkan dari kegiatan ini tidak hanya muncul output, tapi impact‑nya adalah berupa outcome. Outcome‑nya apa? Kita harapkan adanya peningkatan kinerja keuangan daerah, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
 
Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) yaitu program kerja sama antara pemerintah Australia dan Indonesia turut mendukung upaya ini sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan daerah terutama dalam hal pengelolaan aset dan keuangan daerah.
 
Melalui dukungan peningkatan kemampuan tata kelola pemerintah daerah, program SKALA membantu menyediakan aparatur yang memiliki keahlian teknis dalam penilaian aset.
 
Kemampuan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan aset daerah serta menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah dalam mengambil keputusan terkait pemanfaatan BMD.
 
Perwakilan SKALA NTT, Ursula Dianita menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan rangkaian pelatihan.
 
"Kami berharap, pengalaman praktik, baik di lapangan maupun diskusi kelompok di dalam ruangan, semakin memperkuat ciri khas bapak ibu sebagai penilai barang milik daerah ke depannya," kata Ursula.
 
Salah satu hasil yang ditargetkan dari pelatihan ini adalah penyusunan Kertas Kerja Penilaian (KKP) dan draf Laporan Penilaian Aset oleh peserta yang mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) serta peraturan pengelolaan BMD yang berlaku. Dokumen tersebut digunakan untuk menilai kemampuan peserta dalam menerapkan cara penilaian secara teratur.
 
Setelah pelatihan selesai, tahap selanjutnya adalah proses pemberian sertifikat bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Kemudian pengangkatan melalui Surat Keputusan kepala daerah akan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
 
Dalam jangka panjang, keberadaan tenaga penilai dan penafsir BMD yang memenuhi syarat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi NTT untuk memetakan nilai dan potensi aset daerah.
 
Informasi penilaian yang lebih akurat akan membantu pemerintah mengevaluasi skema pemanfaatan aset, mempertimbangkan opsi penyewaan atau kerja sama pemanfaatan, serta menentukan langkah pengelolaan yang sesuai dengan peraturan perundang‑undangan.
 
#IndonesiaTerang
#AyoBangunIndonesia
#AyoBangunNTT

 

 

Okkiboy
Jurnalis / Fotografer / Kontributor NTT

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bupati Kupang Yosef Lede Dilaporkan ke Polda NTT atas Dugaan Pemerkosaan

PAGI BERDARAH DI BATUPLAT: PENGANIAYAAN BRUTAL TARGETKAN IBU DAN ANAK, KELUARGA TERBEBAN UTANG RP84 JUTA SELAMA 23 TAHUN

 ๐–๐š๐ฅ๐ข ๐Š๐จ๐ญ๐š ๐Š๐ฎ๐ฉ๐š๐ง๐  ๐‡๐š๐๐ข๐ซ ๐Œ๐ž๐ฌ๐ค๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฎ๐ฆ ๐๐ฎ๐ฅ๐ข๐ก, ๐ƒ๐ฎ๐ค๐ฎ๐ง๐  ๐๐ž๐ง๐ฎ๐ก ๐€๐๐ข๐ซ๐š ๐…๐ข๐ง๐š๐ง๐œ๐ž ๐Š๐ฎ๐ฉ๐š๐ง๐  ๐–๐ฎ๐ฃ๐ฎ๐๐ค๐š๐ง ๐Œ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ข ๐Œ๐š๐ฌ๐ฒ๐š๐ซ๐š๐ค๐š๐ญ

▲ ATAS