METRO UPDATE

WAGUB JOHNI ASADOMA TEKANKAN KOORDINASI PEMPROV‑PEMKAB UNTUK PERCEPAT PENANGANAN GEMPA PULAU SUMBA

WAGUB JOHNI ASADOMA TEKANKAN KOORDINASI PEMPROV‑PEMKAB UNTUK PERCEPAT PENANGANAN GEMPA PULAU SUMBA
 
 
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menekankan bahwa kerja sama antar‑tingkat pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mempercepat upaya penanganan dampak gempa bumi yang terjadi di Pulau Sumba. Seluruh pihak yang terlibat diminta bersatu padu untuk mempercepat pencatatan kerusakan serta menjamin bantuan bagi warga yang terkena dampak dapat disampaikan dengan tepat sasaran.
 
Pernyataan itu disampaikan Wagub Johni saat memimpin rapat terbatas bersama Bupati Sumba Barat Daya (SBD) Ratu Ngadu Bonu Wulla, Sekretaris Daerah Kabupaten SBD Drs. Edmundus N. Nau, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT Mahadin Sibarani, jajaran BPBD Kabupaten SBD, TNI/Polri, dan perangkat daerah terkait, di kediaman Bupati SBD pada Kamis (15/10/2026) malam.
 
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari peninjauan langsung yang telah dilakukan Wagub Johni pada Kamis sore di Desa Mere Kehe dan Desa Waikadada, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten SBD, guna melihat keadaan masyarakat serta dampak kerusakan akibat gempa.
 
“Penanganan terhadap warga terdampak harus dilaksanakan dengan cepat dan terkoordinasi. Kita harus memastikan keadaan warga, kerusakan rumah dan fasilitas umum, serta kebutuhan mendesak mereka tercatat dengan baik. Setelah itu, bantuan harus segera disalurkan sesuai kebutuhan nyata di lapangan,” tegas Johni.
 
Menurut beliau, keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terkena dampak harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, setiap unsur yang terlibat wajib memahami tugas dan tanggung jawab masing‑masing serta memastikan setiap perkembangan di lapangan segera ditindaklanjuti.
 
“Koordinasi antar‑pemerintah adalah kunci utama. Penanganan bencana tidak boleh berjalan sendiri‑sendiri. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten harus saling mendukung agar masyarakat menerima bantuan dan pelayanan secara maksimal,” tegasnya.
 
WAGUB MINTA PENDATAAN DIPERCEPAT DAN INFORMASI GEMPA DIPERKUAT
 
Dalam rapat tersebut, Wagub Johni meminta BPBD Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten SBD untuk mempercepat proses pendataan dan verifikasi kerusakan rumah warga, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta fasilitas umum lainnya.
 
Beliau menegaskan bahwa data yang akurat harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan, jumlah kebutuhan bantuan, dan langkah lanjutan bagi masyarakat di lokasi terdampak maupun wilayah lain yang merasakan guncangan gempa.
 
Johni juga meminta BPBD Provinsi NTT terus menjalin koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta instansi terkait untuk memantau perkembangan aktivitas gempa susulan.
 
Informasi yang disampaikan kepada masyarakat, lanjutnya, harus berasal dari lembaga berwenang agar warga mendapatkan keterangan yang benar dan dapat mengambil langkah antisipasi sesuai arahan resmi.
 
“Saya meminta seluruh jajaran bersama pemerintah kabupaten terus bekerja, mempercepat penanganan, dan memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan serta perhatian yang dibutuhkan,” lanjutnya.
 
Beliau menegaskan bahwa koordinasi yang efektif harus diwujudkan dalam tindakan nyata, mulai dari pembaruan data, identifikasi kebutuhan mendesak, penyaluran bantuan, hingga pemantauan keadaan masyarakat secara berkelanjutan.
 
BUPATI SBD LAPORKAN LANGKAH PENANGANAN SEJAK HARI PERTAMA
 
Dalam pertemuan itu, Bupati SBD Ratu Ngadu Bonu Wulla melaporkan berbagai upaya yang telah dilaksanakan pemerintah kabupaten sejak hari pertama terjadinya gempa.
 
Bupati menjelaskan bahwa BPBD Kabupaten SBD bersama unsur terkait segera bergerak untuk merespons keadaan warga terdampak. Langkah awal yang dilakukan antara lain menyalurkan bantuan berupa sembako, tenda, dan terpal guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
 
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten SBD telah menetapkan status darurat bencana melalui Keputusan Nomor 695/KEP/HK/2026, yang berlaku mulai tanggal 5 hingga 18 Oktober 2026.
 
Ratu menegaskan bahwa pemerintah kabupaten terus memperbarui data kerusakan, meliputi rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya.
 
“Pembaruan data tersebut dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat teridentifikasi secara menyeluruh dan bantuan yang disalurkan benar‑benar sesuai dengan keadaan di lapangan, terukur, serta tepat sasaran,” jelas Ratu.
 
Laporan Bupati SBD menjadi bagian penting dalam koordinasi bersama Pemerintah Provinsi NTT untuk menyelaraskan langkah penanganan, mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi, dan mempercepat tindak lanjut terhadap dampak bencana.
 
GEMPA BERDAMPAK PADA 19 KECAMATAN DI PULAU SUMBA
 
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops‑PB) BPBD Provinsi NTT hingga Rabu (14/10/2026) pukul 18.00 WITA, gempa bumi tersebut menyebabkan dua orang mengalami luka‑luka dan berdampak pada 496 kepala keluarga (KK).
 
Gempa bermagnitudo 5,9 yang mengguncang wilayah pantai barat daya Sumba Barat Daya pada Minggu, 4 Oktober 2026, pukul 05.55.52 WIB, berdampak pada empat kabupaten di Pulau Sumba.
 
Penyebaran wilayah terdampak meliputi Kabupaten Sumba Barat Daya dengan 11 kecamatan, Kabupaten Sumba Tengah enam kecamatan, Kabupaten Sumba Barat satu kecamatan, dan Kabupaten Sumba Timur satu kecamatan. Secara keseluruhan, tercatat 19 kecamatan yang terkena dampak.
 
Dari sisi kerusakan fisik, BPBD Provinsi NTT mencatat 496 unit rumah terdampak, yang terdiri atas tujuh rumah rusak berat, 34 rumah rusak sedang, dan 455 rumah rusak ringan.
 
Selain rumah warga, gempa juga berdampak pada fasilitas pelayanan publik, yaitu 12 fasilitas pelayanan kesehatan, 24 rumah ibadah, 43 fasilitas pendidikan, serta 21 unit kantor.
 
Besarnya dampak tersebut memerlukan penanganan yang terkoordinasi dan berkelanjutan agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi sesuai tingkat kerusakan dan tingkat kepentingan di setiap wilayah.
 
Wagub Johni menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten SBD, BPBD, BMKG, TNI/Polri, dan seluruh instansi terkait untuk memastikan penanganan berjalan dengan efektif.
 
Bagi beliau, kecepatan tanggapan harus berjalan beriringan dengan ketepatan data dan penyaluran bantuan. Dengan koordinasi yang kuat, pemerintah dapat menjamin setiap langkah penanganan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang terkena dampak bencana. Redaksi Rocky 📝.
 
#INDONESIATERANG
#AYOBANGUNINDONESIA
#AYOBANGUNNTT

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bupati Kupang Yosef Lede Dilaporkan ke Polda NTT atas Dugaan Pemerkosaan

PAGI BERDARAH DI BATUPLAT: PENGANIAYAAN BRUTAL TARGETKAN IBU DAN ANAK, KELUARGA TERBEBAN UTANG RP84 JUTA SELAMA 23 TAHUN

 𝐖𝐚𝐥𝐢 𝐊𝐨𝐭𝐚 𝐊𝐮𝐩𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐚𝐝𝐢𝐫 𝐌𝐞𝐬𝐤𝐢 𝐁𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐮𝐥𝐢𝐡, 𝐃𝐮𝐤𝐮𝐧𝐠 𝐏𝐞𝐧𝐮𝐡 𝐀𝐝𝐢𝐫𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐊𝐮𝐩𝐚𝐧𝐠 𝐖𝐮𝐣𝐮𝐝𝐤𝐚𝐧 𝐌𝐢𝐦𝐩𝐢 𝐌𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭

▲ ATAS