METRO UPDATE

๐๐„๐๐€๐“๐€๐€๐ ๐๐€๐‘๐Š๐ˆ๐‘ ๐Š๐Ž๐“๐€ ๐Š๐”๐๐€๐๐† — ๐Š๐„๐๐€๐‹๐ˆ ๐€๐“๐”๐‘๐€๐, ๐๐€๐˜๐€๐‘ ๐’๐„๐’๐”๐€๐ˆ ๐Š๐„๐“๐„๐๐“๐”๐€๐

๐Ÿ“ทOkkiboy Metro Flobamora 
Rabu 7 Oktober 2026:


KUPANG — Metro Flobamora Pengelolaan perparkiran di Kota Kupang mengalami perubahan sistem mulai Januari 2026. Tidak hanya Dinas Perhubungan Kota, Dinas Perhubungan Provinsi juga kini mengelola sejumlah ruas jalan tertentu. Warga diminta memahami perbedaan aturan, tarif, karcis, serta jalur pengaduan agar pelayanan berjalan tertib dan transparan.
 
Hal tersebut dijelaskan langsung oleh jajaran Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam siaran langsung bertema "Penataan Parkir Kota Kupang — Kenali Aturan, Bayar Sesuai Ketentuan", yang disiarkan di Radio 89.3 FM pada Rabu, 7 Oktober 2026. Hadir sebagai narasumber:
 
- Bernadinus Mere, AP — Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang
​
- Darius Umbu Djama Anggung Praing, S.STP., M.A. — Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa (biasa disapa Bapak Umbu)
 
1. SISTEM BARU & TARIF PARKIR: KOTA VS PROVINSI
 
Mulai Januari 2026, pengelolaan parkir di Kota Kupang terbagi dua. Perbedaan paling mudah dikenali masyarakat adalah melalui besaran tarif:
  
Pemerintah Kota (Perda No. 1 Tahun 2024) 
Roda Dua (Motor) Rp 2.000

Roda Empat (Mobil) Rp 5.000

Roda Enam Rp 8.000  

Roda Sepuluh Rp 10.000 
 
Pemerintah Provinsi 
Roda dua (motor) Rp 3.000 
Roda empat (mobil) Rp 5.000 
 
"Kalau Bapak Ibu melihat tarif Rp3.000 untuk motor, itu wilayah pengelolaan Provinsi. Jika Rp2.000, maka di bawah pengelolaan Kota," jelas Bapak Umbu.
 
Ruas Jalan yang Dikelola:
 
- Jalan Provinsi: Jl. Sudirman, Jl. Cak Doko, Jl. Eltari hingga Bandara, Jalur Tofa — dikelola Pemprov NTT.
​
- Jalan Kota & Nasional: Jl. Bimoku hingga Strat A serta ruas jalan kota lainnya — tetap dikelola Dinas Perhubungan Kota Kupang.
 
Jumlah titik parkir yang dikelola Kota kini tersisa sekitar 90 titik, turun dari 265 titik pada tahun 2025, setelah sebagian dialihkan ke pengelolaan Provinsi.
 
2. BAGAIMANA TITIK PARKIR DITETAPKAN?
 
Tidak semua bagian jalan boleh dijadikan tempat parkir. Dinas menetapkan titik parkir berdasarkan pertimbangan akumulatif:
 
- ✅ Keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas
​
- ✅ Kondisi dan fungsi badan jalan
​
- ✅ Kepadatan lalu lintas serta aktivitas di kawasan
​
- ✅ Kemudahan akses keluar-masuk kendaraan
​
- ✅ Kesesuaian dengan peraturan yang berlaku
 
"Meski tempat itu ramai, jika berisiko kami pasang rambu dilarang parkir. Contohnya di depan Aston — jalan sempit tapi arus padat, demi keselamatan kami atur ketat," ungkap Bapak Umbu.
 
Badan jalan bisa dipakai untuk parkir atau kegiatan sosial hanya jika:
 
- Diizinkan terlebih dahulu kepada Dinas Perhubungan dan Polresta Kupang
​
- Diatur oleh petugas agar tidak mengganggu kelancaran
 
Pemasangan polisi tidur secara sembarangan di jalan-jalan kecil juga menjadi perhatian, karena dapat merusak kendaraan dan menghambat pergerakan lalu lintas.
 
 
3. DEFINISI "PARKIR" & KEWAJIBAN MEMBAYAR
 
Banyak warga masih keliru memahami kapan wajib membayar parkir. Penjelasan resmi:
 
Parkir = kendaraan berhenti, mesin mati, pengendara turun dari kendaraan.
 
Jika hanya berhenti sebentar, mesin menyala, atau pengendara tetap di atas kendaraan — belum masuk kategori parkir dan tidak dapat dipungut biaya.
 
"Kalau belum turun dan motor masih hidup, belum bisa ditarik retribusi. Jasa belum diberikan, pembayaran belum sah," tegas Bapak Umbu.
 
4. KARCIS RESMI: CARA MENGENALI YANG ASLI
 
Setiap pembayaran wajib disertai karcis resmi. Ciri karcis asli:
 
- ✅ Berbeda warna setiap bulan
​
- ✅ Terdapat nama/bulan yang tertera jelas
​
- ✅ Memiliki cap basah resmi dari Dinas Perhubungan
​
- ✅ Tidak boleh menggunakan karcis sisa bulan sebelumnya
 
PESAN PENTING: Jika tidak diberi karcis, atau karcisnya sisa bulan lalu → JANGAN DIBAYAR.
 
Pungutan tanpa karcis atau menggunakan karcis lama dikategorikan sebagai pungutan tidak resmi. Hal ini bukan kebijakan Dinas, melainkan kelalaian pengelola atau juru parkir yang hanya berorientasi pada uang, bukan pelayanan.
 
Untuk memudahkan pembayaran, di 10–15 titik parkir telah disediakan sistem pembayaran non-tunai melalui kode batang/barcode, sehingga warga yang tidak membawa uang kecil tetap dapat membayar dengan mudah.

 
5. TANGGUNG JAWAB & JALUR PENGADUAN
 
Struktur pengelolaan di lapangan terdiri dari Dinas selaku regulator, Pengelola Parkir yang dikontrak, serta Juru Parkir yang bertugas langsung.
 
Jika Kendaraan Hilang atau Rusak:
 
- Langsung sampaikan kepada juru parkir di lokasi → diteruskan ke Pengelola Parkir
​
- Jika tak terselesaikan → lapor ke Dinas Perhubungan Kota Kupang
​
- Jika terbukti terjadi saat dalam pengawasan petugas → wajib diganti oleh pengelola/juru parkir terkait
 
Melapor dengan Tepat:
 
Setiap titik parkir memiliki kode identifikasi yang diawali huruf U-... (contoh: U-05, U-23). Saat melapor, sebutkan kode tersebut agar Dinas dapat langsung mengetahui lokasi dan menurunkan petugas verifikasi pada hari yang sama.
 
"Kami turun langsung memverifikasi. Pengaduan sekecil apa pun kami tangani — karena bagi kami, uang kecil warga pun harus diperlakukan dengan hormat," ujar Kepala Dinas Perhubungan, Bernadinus Mere, AP.

 
6. KE DEPAN: PEMETAAN ULANG & PENINGKATAN PELAYANAN
 
Dinas Perhubungan Kota Kupang menyatakan akan melakukan pemetaan ulang titik parkir secara menyeluruh. Titik yang terbukti menimbulkan kemacetan atau tidak memenuhi syarat akan ditinjau kembali.
 
Langkah perbaikan yang direncanakan:
 
- ✅ Melengkapi rambu-rambu petunjuk parkir
​
- ✅ Pendidikan dan pembinaan berkelanjutan bagi para juru parkir
​
- ✅ Menyempurnakan petunjuk teknis pengelolaan
​
- ✅ Mempercepat penanganan pengaduan masyarakat
 
 
PESAN PENUTUP: HARGA DIRI DI ATAS SEGALANYA
 
Di akhir sesi, Bapak Umbu menyampaikan pesan khusus yang menyentuh kepada seluruh petugas parkir:
 
"Satu-satunya harta yang tak tergantikan yang dimiliki seseorang — terutama yang sederhana — adalah harga dirinya. Janganlah tukarkan harga diri itu dengan hal-hal yang tidak perlu. Hanya satu yang kita miliki, jangan gadaikan."
 
Kepada seluruh masyarakat, Kepala Dinas Bernadinus Mere, AP mengimbau:
 
"Pendapatan lahir dari jasa — bukan sebaliknya. Kita melayani dulu, baru menerima hak kita. Itulah makna pelayanan publik."
Redaksi Rocky ๐Ÿ“ 
 
 
Lola, Penyiar Radio 89.3 FM
Sumber: Wawancara Langsung — 7 Oktober 2026

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bupati Kupang Yosef Lede Dilaporkan ke Polda NTT atas Dugaan Pemerkosaan

PAGI BERDARAH DI BATUPLAT: PENGANIAYAAN BRUTAL TARGETKAN IBU DAN ANAK, KELUARGA TERBEBAN UTANG RP84 JUTA SELAMA 23 TAHUN

 ๐–๐š๐ฅ๐ข ๐Š๐จ๐ญ๐š ๐Š๐ฎ๐ฉ๐š๐ง๐  ๐‡๐š๐๐ข๐ซ ๐Œ๐ž๐ฌ๐ค๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฎ๐ฆ ๐๐ฎ๐ฅ๐ข๐ก, ๐ƒ๐ฎ๐ค๐ฎ๐ง๐  ๐๐ž๐ง๐ฎ๐ก ๐€๐๐ข๐ซ๐š ๐…๐ข๐ง๐š๐ง๐œ๐ž ๐Š๐ฎ๐ฉ๐š๐ง๐  ๐–๐ฎ๐ฃ๐ฎ๐๐ค๐š๐ง ๐Œ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ข ๐Œ๐š๐ฌ๐ฒ๐š๐ซ๐š๐ค๐š๐ญ

▲ ATAS