PRESIDEN PIMPIN RAPAT VIRTUAL PENANGANAN GEMPA FLORES: BUKTI KEHADIRAN NEGARA DARI MASA TANGGAP DARURAT HINGGA PEMULIHAN

Redaksi : Rocky/Okkiboy 

7 September 2026 

PRESIDEN PIMPIN RAPAT VIRTUAL PENANGANAN GEMPA FLORES: BUKTI KEHADIRAN NEGARA DARI MASA TANGGAP DARURAT HINGGA PEMULIHAN

Kupang – Metro Flobamora 

    

   Kolaborasi erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus diperkuat guna menangani dampak bencana gempa bumi yang melanda wilayah Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam pertemuan secara daring bertajuk Pembahasan Penanganan Bencana Gempa Bumi Flores yang digelar pada Senin, 7 September 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyetujui berbagai usulan kebutuhan yang disampaikan langsung oleh Pemerintah Provinsi NTT. Dua hal utama yang disetujui antara lain penambahan dan penguatan sarana transportasi laut guna mempercepat penyaluran bantuan ke seluruh wilayah terdampak, serta penyediaan tenda sementara agar kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dapat kembali berjalan.

 

Rapat koordinasi ini menjadi wadah penghubung langsung antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTT, Kesatuan TNI dan Polri, serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Tujuannya agar seluruh upaya penanganan bencana yang dilakukan di lapangan berjalan serasi, terpadu, dan setiap kebutuhan mendesak warga dapat segera dipenuhi. Turut hadir dalam pertemuan ini Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Sekretaris Daerah Provinsi NTT Frans Sales Sodo, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Roch Adi Wibowo, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII Kupang Joni Sudiarto, Wakil Kepala Kepolisian Daerah NTT Faizal, serta Komandan Pangkalan Udara Kupang Somad.

 

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan bahwa sejak gempa pertama kali terjadi, Pemerintah Provinsi bersama seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sudah segera bergerak turun ke lapangan untuk menjalankan tugas masa tanggap darurat. Langkah ini kemudian diperkuat oleh dukungan penuh dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, berbagai kementerian dan lembaga negara, TNI, Polri, serta bantuan dari berbagai pihak lain.

 

“Kami dari pihak Pemerintah Provinsi sejak hari pertama sudah bekerja sama erat bersama Forkopimda. Berbagai bantuan yang telah mengalir dari BNPB, Pemerintah Pusat, TNI, Polri, kementerian, serta instansi lain yang turut hadir membantu, dukungan yang kami terima sudah sangat besar dan luar biasa,” ujar Gubernur Emanuel saat menyampaikan laporan dalam rapat tersebut.

 

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur melaporkan bahwa berdasarkan data lengkap yang telah dikumpulkan pemerintah daerah, terdapat sebanyak 2.457 satuan pendidikan di seluruh wilayah yang mengalami kerusakan maupun terdampak akibat gempa. Agar proses pendidikan bagi para siswa tidak terhenti dan dapat berjalan kembali secara bertahap, Pemerintah Provinsi NTT mengajukan dukungan berupa tenda lapangan dengan standar ketahanan yang setara milik TNI, yang nantinya akan difungsikan sebagai ruang belajar sementara.

 

Dengan perhitungan rata-rata kebutuhan tiga buah tenda untuk setiap satu satuan pendidikan, maka total kebutuhan yang diperlukan mencapai hampir 10.000 unit tenda. Sarana ini nantinya akan digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mulai dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas. Pihak sekolah juga akan menerapkan sistem pembelajaran bergiliran atau pembagian waktu sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing lokasi.

 

Usulan penting ini langsung mendapat perhatian dan tanggapan positif dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta agar Pemerintah Provinsi NTT segera menyusun dan menyampaikan rincian lengkap kebutuhan tersebut, meliputi jumlah pasti serta spesifikasi teknis yang dibutuhkan, supaya selanjutnya dapat segera dikoordinasikan dan dipenuhi bersama-sama oleh Pemerintah Pusat. Pemenuhan kebutuhan ruang belajar sementara ini merupakan wujud nyata komitmen bersama, baik pusat maupun daerah, agar anak-anak di daerah terdampak tetap dapat memperoleh hak pendidikan mereka meskipun sedang berada di masa pemulihan pascabencana.

 

PENGUATAN SARANA TRANSPORTASI LAUT DISETUJUI LANGSUNG OLEH PRESIDEN

 

Satu hal lain yang menjadi fokus utama pembahasan adalah masalah akses perhubungan menuju daerah-daerah yang terletak di kepulauan. Mengingat wilayah Nusa Tenggara Timur terdiri dari ribuan pulau kecil dan tersebar luas, ketersediaan sarana transportasi laut menjadi urusan yang sangat mendesak dan krusial. Hal ini terutama untuk menjangkau daerah-daerah yang akses jalannya terbatas, baik lewat jalur darat maupun lewat pelabuhan yang belum lengkap fasilitasnya.

 

Presiden Prabowo kemudian memerintahkan secara langsung untuk memperkuat ketersediaan armada laut, sekaligus menugaskan agar seluruh pengaturan penggunaan kapal dikoordinasikan secara terpusat melalui TNI Angkatan Laut.

 

Tindak lanjut atas arahan tersebut segera disampaikan oleh perwakilan TNI Angkatan Laut, yang menyatakan kesiapan penuh untuk memanfaatkan sepenuhnya kapal-kapal yang sudah tersedia. Termasuk di antaranya kapal jenis Kapal Pendarat Kendaraan dan Pasukan beserta sarana pendukung seperti Kapal Pendarat Menengah, yang memiliki daya angkut besar sehingga sangat membantu pengiriman personel, bahan bantuan, serta bahan bangunan sesuai kebutuhan penanganan bencana.

 

Presiden juga menegaskan agar seluruh potensi dan kekuatan armada yang ada dimanfaatkan secara maksimal, serta diatur dengan koordinasi yang baik antar berbagai instansi yang terlibat. Dengan cara ini, segala bentuk bantuan yang disiapkan Pemerintah Pusat dapat langsung disalurkan dengan tepat sasaran sesuai kebutuhan yang sudah dipetakan oleh pemerintah daerah di lapangan.

 

Selain itu, pembahasan juga difokuskan khusus untuk menjamin kelancaran penyaluran bantuan menuju Pulau Palue, yang merupakan salah satu wilayah yang paling parah terdampak gempa.

 

Sebagai tindak lanjut langsung atas usulan tersebut, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan satu unit kapal feri milik ASDP yang dijadwalkan berangkat pada tanggal 8 September 2026. Kapal ini akan bertugas menjamin kelancaran pelayanan sekaligus memperlancar pengiriman segala jenis bantuan menuju wilayah Pulau Palue.

 

Segala bentuk dukungan yang telah disiapkan ini membuktikan bahwa setiap kebutuhan mendesak yang diusulkan langsung oleh pemerintah daerah berdasarkan kondisi nyata di lapangan, dapat segera diproses dan ditindaklanjuti bersama Pemerintah Pusat. Sehingga, ketersediaan bantuan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan yang jauh tetap terjamin dan terjaga dengan baik.

 

Metro Flobamora

#AyoBangunNTT

#IndonesiaTerang