GUBERNUR MELKI MENEGASKAN: PEMERATAAN BANTUAN SERTA KESELAMATAN PENGUNGSI GEMPA FLORES
Redaksi: Rocky MT
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena memimpin rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTT guna mengevaluasi serta memperkuat pelaksanaan masa tanggap darurat bencana gempa Flores. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Sonbay II, Markas Komando Resor Militer (Makorem) 161/Wirasakti Kupang, pada Senin sore, 31 Agustus 2026.
Rapat ini menjadi wadah penyatuan langkah dalam penanganan bencana agar berjalan terpadu. Fokus utamanya meliputi pemenuhan kebutuhan pokok, penyebaran bantuan yang merata, perlindungan bagi kelompok yang lemah, penanganan masalah kesehatan di tempat pengungsian, serta persiapan agar masyarakat perlahan-lahan bisa kembali beraktivitas seperti biasa.
Turut hadir Ketua DPRD Provinsi NTT Emelia J. Nomleni, Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo, Komandan Korem 161/Wirasakti Hendro Cahyono, Kepala Biro Operasional Polda NTT Joni Afrizal Syarifuddin, Kepala Dinas Operasi Lanud El Tari Sulistiyo Utomo, Asisten Operasi Dankodaeral VII Muchson Abadi, beserta para pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Dalam penjelasannya, Gubernur Melki menyampaikan bahwa menurut data BPBD Provinsi NTT sampai tanggal 30 Agustus 2026, gempa di Flores telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 115 orang meninggal dunia, 1.780 orang mengalami luka, dan hingga 172.050 orang terpaksa mengungsi.
Dampak kerusakan bangunan juga terlihat jelas: tercatat 90.600 rumah rusak dengan rincian 24.492 unit rusak berat, 20.333 unit rusak sedang, serta 43.773 unit rusak ringan.
Guncangan gempa juga merusak berbagai fasilitas umum dan pelayanan. Tercatat ada 2.274 satuan pendidikan, 542 tempat ibadah, 661 sarana kesehatan, 573 gedung pemerintahan, 13.101 fasilitas umum lainnya, serta 33 sumber air bersih yang mengalami kerusakan.
Pastikan Setiap Pengungsi Terlayani Kebutuhan Dasarnya
Dalam diskusi tersebut, Gubernur Melki menyoroti hal-hal penting yang perlu diperhatikan selama masa tanggap darurat—termasuk adanya kasus kematian di pengungsian yang bukan disebabkan langsung oleh gempa.
Kondisi lingkungan hunian sementara, keadaan kesehatan, serta masalah sosial dinilai berpotensi menambah risiko jika tidak ditangani dengan benar dan cepat. Oleh karena itu, ia menegaskan agar pasokan hidup masyarakat benar-benar terjamin hingga ke seluruh pelosok dan titik pengungsian.
“Bantuan harus bisa dirasakan oleh semua orang yang membutuhkan. Jangan sampai terkumpul hanya di tempat mudah dijangkau, sementara di wilayah lain masih ada warga yang belum kebagian,” tegas Melki.
Perhatian besar juga ditujukan pada ketersediaan air bersih dan sarana sanitasi. Banyak sumber air dilaporkan rusak atau terancam tercemar akibat gempa, sehingga diperlukan tindakan cepat demi keamanan dan kesehatan warga. Selain itu, kelengkapan sanitasi seperti pemasangan toilet portabel di lokasi pengungsian harus segera diselesaikan.
“Masih banyak daerah yang sulit dijangkau karena akses terbatas—ini yang harus kita utamakan saat keadaan darurat supaya kebutuhan warga terpenuhi sempurna,” tambahnya.
Gubernur Melki menekankan bahwa segala hal yang mendesak di lapangan menjadi tugas bersama. Seluruh pihak diminta meningkatkan kewaspadaan guna mencegah mewabahnya penyakit di lingkungan tenda-tenda pengungsian.
Risiko timbulnya penyakit seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), campak, hingga batuk rejan atau pertusis harus diantisipasi sejak awal, terlebih karena banyaknya orang yang tinggal berdekatan dan terbatas ruang geraknya.
“Segala kebutuhan di lapangan mendesak dan penting sekaligus. Maka kita harus pandai menyusun prioritas serta memastikan pelaksanaannya berjalan rapi dan teratur,” ujarnya.
Ia juga melihat bahwa jumlah bantuan yang masuk cukup besar dan berpotensi membantu luas. Karena itu diperlukan data yang akurat serta selalu diperbarui mengenai lokasi pengungsian, jumlah penduduk, serta apa yang sebenarnya dibutuhkan di masing-masing tempat. Dengan data tersebut, penyaluran bantuan akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Selain mengurus keadaan darurat, Gubernur juga menginginkan roda kehidupan masyarakat mulai bergerak kembali secara bertahap. Masyarakat tidak boleh dibiarkan terlalu lama bergantung pada keadaan di tenda pengungsian. Sektor ekonomi dan usaha produktif harus dihidupkan lagi sejauh keamanan dan kondisi wilayah mengizinkan.
“Secara perlahan kehidupan masyarakat harus kita dorong agar kembali normal. Sektor produktif harus berjalan lagi—jangan biarkan warga hanya berdiam dan menunggu di tempat pengungsian,” ucapnya lagi.
Ia mengajak pemerintah, TNI-Polri, lembaga terkait, pelaku usaha, kelompok masyarakat, relawan, dan seluruh elemen bangsa untuk terus mempererat kerja sama. Besarnya dampak bencana menuntut persatuan dan kesatuan gerak langkah agar pelayanan menjadi cepat, tepat sasaran, serta merata bagi semua orang.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTT Emelia J. Nomleni memberikan catatan penting mengenai penanganan korban bencana. Ia menegaskan perlunya pemerataan penyaluran bantuan agar tidak ada yang terlewat. Selain itu, pendampingan batin dan pemulihan trauma bagi para korban juga wajib diperhatikan dengan sungguh-sungguh.
Emi—sapaan akrabnya—juga menekankan perlunya perlindungan lebih bagi kelompok rentan seperti wanita dan anak-anak selama berada di pengungsian. Ia mengingatkan risiko terjadinya tindak kekerasan dan pelecehan di lingkungan yang padat serta serba terbatas, sehingga butuh pengawasan ketat dan pencegahan dari semua pihak yang bertanggung jawab.
Aktivitas Gempa Susulan Mulai Mengalami Penurunan
Berdasarkan catatan resmi BMKG sampai Senin, 31 Agustus 2026 pukul 18.00 WITA, tercatat adanya 10.442 kali guncangan susulan. Dari jumlah itu, sebanyak 161 kali dirasakan oleh penduduk, dengan kekuatan terbesar berkekuatan magnitudo 6,2 dan terkecil 2,2.
Grafik yang dipantau memperlihatkan pola penurunan frekuensi dan kekuatan gempa dari waktu ke waktu. Meski demikian, Pemerintah Provinsi NTT bersama jajaran terkait tetap menjaga kewaspadaan tinggi dan melanjutkan pengawasan ketat sepanjang masa tanggap darurat berlangsung.
Pemerintah Provinsi NTT menegaskan tekadnya untuk terus memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak. Tujuannya agar bantuan dapat menjangkau setiap warga yang berhak, perlindungan maksimal terjamin di tempat pengungsian, serta kehidupan masyarakat di wilayah terdampak gempa Flores dapat dipulihkan langkah demi langkah.
#AyoBangunNTT
#IndonesiaTerang
Komentar
Posting Komentar