𝐆𝐮𝐧𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐨𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐊𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐒𝐃𝐌 𝐋𝐨𝐤𝐚𝐥 𝐝𝐢 𝐋𝐚𝐛𝐮𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐣𝐨, 𝐖𝐚𝐠𝐮𝐛 𝐍𝐓𝐓 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐚𝐦𝐚 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢 𝐈𝐗 𝐃𝐏𝐑 𝐑𝐈 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐞𝐩𝐚𝐭 𝐏𝐞𝐦𝐞𝐧𝐮𝐡𝐚𝐧 𝐅𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐁𝐋𝐊 𝐌𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐢 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐭

📷Okkiboy 24 Juli 2026

 

Guna Mendorong Kualitas SDM Lokal di Labuan Bajo, Wagub NTT Bersama Komisi IX DPR RI Percepat Pemenuhan Fasilitas BLK Manggarai Barat 

Manggarai Barat - Metro Flobamora

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma bersama Rombongan Kunjungan Kerja dalam rangka Reses Komisi IX DPR RI melakukan peninjauan langsung ke UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Manggarai Barat pada Jumat, 24 Juli 2026.

 

Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, dengan tujuan menyerap aspirasi masyarakat serta meninjau secara langsung kondisi prasarana, jumlah dan kualitas tenaga pengajar, serta efektivitas program pelatihan kerja yang diselenggarakan bagi warga setempat.

 

Pada kesempatan itu, Wagub Johni menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya atas perhatian yang diberikan Komisi IX DPR RI serta Kementerian Ketenagakerjaan RI terhadap upaya peningkatan kualitas tenaga kerja di wilayah NTT.

 

"Kehadiran perwakilan Komisi IX DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan di BLK Manggarai Barat ini membawa harapan baru bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat NTT," ujar Wagub Johni.

 

Dalam penyampaiannya, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan bahwa keberadaan BLK harus mampu memberikan dampak nyata dan terukur, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun kelahiran pelaku usaha baru.

 

Komisi IX juga menekankan pentingnya penyusunan laporan yang memuat data kualitatif maupun kuantitatif mengenai jejak perkembangan peserta pelatihan setelah lulus.

 

"Kami datang ke sini untuk mendengarkan secara langsung apa saja hal-hal yang perlu kami bahas dalam rapat kerja atau Rapat Dengar Pendapat di lingkungan Komisi IX. Kegiatan pelatihan di BLK tidak boleh hanya sekadar rutinitas belaka, melainkan harus ada laporan yang jelas: ke mana para alumni terserap? Apakah sudah bekerja di dunia usaha dan dunia industri, atau justru telah mendirikan usaha sendiri?" tegas Felly Estelita Runtuwene.

 

Sementara itu, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi melaporkan bahwa keberadaan BLK Manggarai Barat juga dimanfaatkan oleh pemuda yang berasal dari wilayah sekitar Kabupaten Manggarai Barat.

 

"Para pemuda yang mengikuti pelatihan di sini tidak hanya berasal dari Kabupaten Manggarai Barat saja, melainkan juga datang dari Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab moral yang harus kita pikul bersama," ungkap Bupati Edistasius Endi.

 

Sejak mulai beroperasi, lembaga pelatihan ini belum memiliki ruang kelas khusus. Oleh karena itu, seluruh kegiatan belajar mengajar baik teori maupun praktik—mulai dari pelatihan keahlian staf pelayanan hingga pemasangan instalasi listrik—masih menggunakan aula utama sebagai tempat pelaksanaan.

 

Merespons berbagai kendala yang disampaikan, Perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI Agung Nuroahmat menjabarkan sejumlah langkah nyata dan strategi untuk memperkuat fungsi BLK. Terkait keterbatasan fasilitas yang ada, Kemnaker menyatakan siap mendukung penyediaan sarana dan peralatan pelatihan modern, dengan syarat Pemerintah Daerah menyiapkan bangunan fisik yang diperlukan. Sebagai solusi sementara untuk mengatasi belum tersedianya ruang kelas, Kemnaker menyarankan penggunaan pembatas atau sekat di dalam aula utama yang sudah ada.

 

Selain bantuan sarana prasarana, Kemnaker juga telah menyiapkan alokasi anggaran untuk program pelatihan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Program ini direncanakan akan menampung 150 hingga 200 peserta pada rentang waktu Agustus hingga Desember tahun ini. Pelaksanaan pelatihan tersebut nantinya akan berada di bawah bimbingan BLK Lombok dan BLK Pembina Kupang.

 

Di akhir pertemuan, Ketua Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah Daerah Manggarai Barat untuk menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Hal ini mengingat perkembangan Labuan Bajo yang sangat pesat sebagai kawasan wisata super prioritas, yang kini telah memiliki 11 hotel berbintang lima.

 

"Kita tidak boleh berhenti di tengah jalan hanya karena terbatasnya anggaran. Pihak swasta dan industri perhotelan di Labuan Bajo sangat membutuhkan tenaga kerja lokal yang terampil dan siap pakai. Sinergi melalui program CSR untuk penyediaan fasilitas asrama maupun penyelenggaraan pelatihan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak," tutup Felly.

#humasNTT

#AyoBangunNTT