𝑾𝒂𝒌𝒊𝒍 𝑮𝒖𝒃𝒆𝒓𝒏𝒖𝒓 𝑵𝑻𝑻 𝑷𝒂𝒑𝒂𝒓𝒌𝒂𝒏 𝑲𝒆𝒃𝒖𝒕𝒖𝒉𝒂𝒏 𝑳𝒂𝒚𝒂𝒏𝒂𝒏 𝑲𝒆𝒔𝒆𝒉𝒂𝒕𝒂𝒏, 𝑳𝒂𝒑𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝑲𝒆𝒓𝒋𝒂, 𝒅𝒂𝒏 𝑱𝒂𝒎𝒊𝒏𝒂𝒏 𝑺𝒐𝒔𝒊𝒂𝒍 𝒌𝒆𝒑𝒂𝒅𝒂 𝑲𝒐𝒎𝒊𝒔𝒊 𝑰𝑿 𝑫𝑷𝑹 𝑹𝑰 𝒅𝒊 𝑳𝒂𝒃𝒖𝒂𝒏 𝑩𝒂𝒋𝒐

📷Okkiboy 23 Juli 2026

 

Wakil Gubernur NTT Paparkan Kebutuhan Layanan Kesehatan, Lapangan Kerja, dan Jaminan Sosial kepada Komisi IX DPR RI di Labuan Bajo

 

Manggarai Barat - Metro Flobamora

Tujuh orang Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjalankan kunjungan kerja reses selama dua hari, mulai Kamis (23/7) hingga Jumat (24/7) di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

 

Rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, disambut oleh Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma beserta Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi di Bandara Komodo, Labuan Bajo pada Kamis siang. Setelah itu, seluruh pihak berkumpul untuk melangsungkan pertemuan resmi di lingkungan Kantor Bupati Manggarai Barat.

 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Kepala Balai Besar POM di Kupang, Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, Kepala BP3MI Provinsi NTT, jajaran Pemkab Manggarai Barat, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, APINDO, serta perwakilan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh.

 

Kegiatan kunjungan kerja reses ini merupakan wujud pelaksanaan tugas pengawasan Komisi IX DPR RI terhadap jalannya program pemerintah yang mencakup bidang kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan pekerja migran, kependudukan dan keluarga berencana, pengawasan obat dan makanan, pemenuhan gizi, hingga penyelenggaraan jaminan sosial.

 

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyatakan bahwa Pemprov NTT terus berkomitmen mengoptimalkan pembangunan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial melalui kerja sama yang erat dengan Pemerintah Pusat.

 

"Struktur ketenagakerjaan di wilayah kami masih banyak didominasi sektor informal, yang mencapai angka sekitar 75,28 persen dari total tenaga kerja pada awal tahun 2026," jelas Johni Asadoma.

 

Ia juga menegaskan dukungan penuh Pemprov NTT terhadap berbagai program unggulan nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), upaya mempercepat penurunan angka stunting, penguatan perlindungan bagi tenaga kerja, serta perlindungan khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari NTT.

 

"Sebagian besar masyarakat kami adalah pekerja yang rentan terdampak, petani, nelayan, serta pelaku UMKM yang bergerak di sektor pariwisata, yang sangat membutuhkan jaminan perlindungan sosial. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah kepulauan," ujar Johni.

 

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur juga mengemukakan berbagai tantangan mendesak yang masih dihadapi NTT. Ia menyoroti minimnya jumlah tenaga kesehatan, dokter spesialis, peralatan medis, serta ketersediaan obat-obatan di sejumlah kabupaten kepulauan dan daerah terpencil. Kondisi ini memaksa masyarakat menempuh perjalanan jauh ke Kota Kupang untuk mendapatkan pelayanan rujukan, dengan biaya transportasi dan tempat tinggal yang cukup memberatkan.

 

Selain itu, Johni juga mengangkat masalah tingginya angka pengangguran di beberapa wilayah NTT yang membutuhkan dukungan perluasan peluang kerja sekaligus penguatan jaring pengaman sosial bagi para pekerja.

 

Wakil Gubernur juga mengajak Komisi IX DPR RI untuk menyambangi Kabupaten Sabu Raijua di masa mendatang, guna melihat langsung tantangan yang dihadapi masyarakat, termasuk tingginya angka stunting yang dipengaruhi keterbatasan akses air bersih, kualitas sumber daya manusia, serta kondisi sosial budaya setempat. Ia juga berharap mendapat dukungan pusat untuk pembangunan fasilitas kesehatan strategis, salah satunya balai hiperbarik di Labuan Bajo demi melayani wisatawan maupun warga sekitar.

 

Merespons berbagai masukan tersebut, Ketua Rombongan Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan mendapatkan gambaran nyata mengenai pelaksanaan program kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan keluarga, dan perlindungan pekerja migran di Nusa Tenggara Timur.

 

"Kami ingin mendengar langsung capaian yang telah diraih, hambatan yang ditemui, serta kebutuhan mendesak daerah. Sehingga hasil kunjungan ini dapat kami tindaklanjuti melalui kebijakan dan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran, untuk meningkatkan layanan kesehatan, membuka lebih banyak lapangan kerja, memperkuat pembangunan keluarga dan gizi, serta perlindungan sosial bagi masyarakat NTT, khususnya di Manggarai Barat," ujar Felly.

 

Selain itu, Komisi IX DPR RI juga melakukan pengecekan pelaksanaan program dari kementerian dan lembaga mitra, termasuk program prioritas pemerintah, guna memastikan setiap kegiatan dan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

 

"Segala temuan, data, dan aspirasi yang kami peroleh akan menjadi bahan diskusi bersama kementerian dan lembaga terkait, guna menyempurnakan kebijakan serta memastikan program pusat semakin responsif dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperluas kesempatan bekerja, dan memperkuat perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur," tegas Felly Estelita Runtuwene.

 

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, turut dilaksanakan penyerahan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, diserahkan pula bantuan program pemberdayaan ekonomi bagi ahli waris melalui pelatihan dasar pengemasan makanan yang diselenggarakan UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Manggarai Barat, sebagai langkah nyata meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi keluarga.

 

#humasNTT

#AyoBangunNTT