𝑾𝒂𝒌𝒊𝒍 𝑮𝒖𝒃𝒆𝒓𝒏𝒖𝒓 𝑵𝑻𝑻 𝑫𝒂𝒎𝒑𝒊𝒏𝒈𝒊 𝑲𝒐𝒎𝒊𝒔𝒊 𝑽 𝑫𝑷𝑹 𝑹𝑰 𝑻𝒊𝒏𝒋𝒂𝒖 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒌 𝑺𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆𝒈𝒊𝒔 𝑱𝒂𝒍𝒂𝒏 𝑳𝒊𝒏𝒈𝒌𝒂𝒓 𝑼𝒕𝒂𝒓𝒂 𝑭𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔

📷Okkiboy 22 Juli 2026

 

Wakil Gubernur NTT Dampingi Komisi V DPR RI Tinjau Proyek Strategis Jalan Lingkar Utara Flores

Manggarai Barat-Metro Flobamora

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma menerima kedatangan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI di Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, pada Rabu (22/7/2026) siang.

 

Rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Andi Iwan Darmawan Aras, didampingi Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw beserta 12 anggota komisi. Kunjungan kerja yang berlangsung 22–23 Juli 2026 ini diawali dengan peninjauan langsung ke ruas Jalan Lingkar Utara Flores sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur berskala strategis di NTT.

 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, serta para perwakilan mitra kerja Komisi V DPR RI.

 

Jalan Lingkar Utara Flores masuk dalam daftar proyek strategis nasional yang dikelola Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Keberadaan jalan ini dirancang untuk memperkuat jaringan konektivitas wilayah di bagian utara Pulau Flores.

 

Secara tata ruang dan pelayanan, jalan ini menjadi jalur penghubung alternatif yang menghubungkan Reo hingga Labuan Bajo melalui koridor Labuan Bajo–Terang–Pelabuhan Bari–Kedindi. Infrastruktur ini juga menjadi penunjang utama akses menuju Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, sekaligus mengintegrasikan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Labuan Bajo, Terminal Tipe A Waeklambu, dan Pelabuhan Pengumpan Reo. Jalan ini diharapkan dapat memperlancar pergerakan wisatawan, distribusi logistik, serta menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

 

Sejak tahun 2015, Direktorat Jenderal Bina Marga telah melaksanakan penanganan pada ruas Labuan Bajo–Terang–Pelabuhan Bari–Kedindi sepanjang 78,55 kilometer dengan total anggaran yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp165,43 miliar.

 

Melalui kunjungan ini, Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai jadwal dan spesifikasi, sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Flores.

 

“Kami sangat mengapresiasi perhatian yang diberikan Komisi V DPR RI beserta kementerian dan lembaga terkait yang bersedia turun langsung meninjau progres pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores. Kunjungan ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur,” ujar Wakil Gubernur Johni Asadoma.

 

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT Janto menjelaskan, total panjang keseluruhan Jalan Lingkar Utara Flores mencapai 141,291 kilometer. Dari panjang tersebut, 53,875 kilometer telah berpermukaan aspal, 10,776 kilometer telah ditangani melalui peningkatan struktur jalan, 43,515 kilometer masih berupa jalan tanah atau setapak, dan 33,125 kilometer merupakan ruas yang belum terhubung sepenuhnya. Dengan demikian, masih tersisa 87,416 kilometer yang memerlukan penanganan pengaspalan dan penyempurnaan.

 

Janto menambahkan, penyelesaian pembangunan direncanakan secara bertahap: 10 kilometer pada tahun 2027, 26,75 kilometer pada tahun 2028, 23,9 kilometer pada tahun 2029, 18 kilometer pada tahun 2030, dan 8,77 kilometer pada tahun 2031. Selain pekerjaan badan jalan, kegiatan ini juga mencakup pembangunan sejumlah jembatan guna menjamin kelancaran konektivitas secara menyeluruh.

 

“Total kebutuhan anggaran untuk pembangunan fisik Jalan Lingkar Utara Flores diperkirakan mencapai Rp1.079,45 miliar,” ungkap Janto saat memaparkan kemajuan proyek kepada tim kunjungan kerja.

 

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI H. Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan bahwa aspek krusial yang menentukan kecepatan penyelesaian proyek adalah ketersediaan lahan.

 

“Masalah utamanya terletak pada kesiapan lahan. Sebelum kita berupaya mempercepat pembangunan, kami meminta pemerintah daerah menjamin status lahan benar-benar bersih dan bebas sengketa atau clear and clean. Hal ini penting agar pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat dan anggaran yang sudah disiapkan dapat segera direalisasikan secara optimal,” tegas Andi Iwan Darmawan Aras.

 

Melalui kunjungan ini, Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Kementerian Pekerjaan Umum kembali mempertegas komitmen bersama untuk mempercepat penyelesaian Jalan Lingkar Utara Flores, guna mewujudkan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat konektivitas antarkawasan, serta mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Flores.

 

Setelah kegiatan peninjauan lapangan, rombongan melanjutkan perjalanan ke Kantor Bupati Manggarai Barat untuk mengikuti rapat koordinasi bersama jajaran Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, serta mitra kerja Komisi V DPR RI.

#editor Rocky M T

#HumasNTT

#AyoBangunNTT